BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menegaskan permohonan aktivasi electronic filing identification number (EFIN) bagi wajib pajak badan tidak dapat diajukan secara online, termasuk melalui email kantor pelayanan pajak (KPP).
Kring Pajak menjelaskan wajib pajak badan yang ingin mengaktivasi EFIN harus mengajukan permohonan secara langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
"Untuk permohonan aktivasi EFIN Badan tidak dapat diajukan secara online. Permohonan aktivasi EFIN Badan diajukan langsung melalui KPP terdaftar dengan syarat dan ketentuan PER-06/PJ/2019," jelas Kring Pajak melalui media sosial, Selasa (10/11/2026).
Penjelasan tersebut disampaikan Kring Pajak untuk merespons pertanyaan wajib pajak yang ingin mengetahui apakah permohonan aktivasi EFIN badan dapat disampaikan melalui email KPP terdaftar.
Merujuk pada PER-06/PJ/2019, permohonan aktivasi EFIN badan dilakukan oleh salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau dokumen pendirian wajib pajak badan.
Pengurus tersebut harus mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permohonan EFIN dengan mendatangi secara langsung KPP atau KP2KP terdaftar, atau tempat tertentu di luar kantor sesuai kewenangannya.
Dalam mengajukan permohonan, pengurus juga perlu menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan fotokopi sejumlah dokumen yang dipersyaratkan.
Dokumen tersebut antara lain identitas diri pengurus berupa KTP bagi warga negara Indonesia (WNI) atau paspor bagi warga negara asing (WNA), serta kartu NPWP atau surat keterangan terdaftar (SKT) atas nama pengurus sesuai ketentuan.
Selain itu, pengurus perlu menyiapkan kartu NPWP atau SKT atas nama wajib pajak badan.
Apabila pengurus yang mengajukan permohonan tidak tercantum dalam akta atau dokumen pendirian badan, diperlukan surat keterangan dari pimpinan tertinggi wajib pajak badan mengenai kewenangan pengurus tersebut.
Dalam hal formulir permohonan disampaikan oleh pihak selain pengurus, wajib pajak juga perlu melampirkan surat kuasa untuk menyampaikan formulir permohonan dan menerima EFIN.
Wajib pajak badan juga harus menyampaikan alamat email aktif pengurus yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. (rig)
