BERITA TERKINI
Tindak lanjut atas surat imbauan mencakup penutupan kegiatan, penetapan angsuran pajak, perubahan data, penghapusan NPWP, pengukuhan PKP, serta pendaftaran atau perubahan data objek PBB secara jabatan.
DJP juga dapat mengusulkan pencabutan pendaftaran objek PBB, perubahan status wajib pajak, perubahan administrasi layanan atau fasilitas perpajakan, serta pencabutan status pemungut Bea Meterai.
Dalam kondisi tertentu, tindak lanjut juga dapat berupa pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu. Surat imbauan sendiri digunakan untuk meninjau kepatuhan pembayaran, pelaporan, pengukuhan PKP, angsuran pajak, hingga pemenuhan kewajiban formal perpajakan lainnya. (rig)
