BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak perlu memperhatikan persyaratan pengajuan permohonan penghapusan sanksi administrasi (PSA). Sebab, Ditjen Pajak (DJP) tidak akan mempertimbangkan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan.
Konsekuensinya, dirjen pajak tidak akan menerbitkan surat keputusan atas permohonan tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118/2024.
"Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [penelitian pemenuhan persyaratan], permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan," bunyi Pasal 26 ayat (2) PMK 118/2024, dikutip pada Senin (9/11/2026).
Terhadap permohonan PSA yang tidak dipertimbangkan, Dirjen Pajak akan menyampaikan surat pengembalian paling lama 1 bulan sejak tanggal permohonan diterima.
Melalui surat tersebut, DJP akan menyampaikan secara tertulis bahwa permohonan wajib pajak tidak dapat dipertimbangkan beserta alasan tidak terpenuhinya persyaratan.
Apabila permohonan PSA tersebut merupakan pengajuan pertama, wajib pajak dianggap belum mengajukan permohonan. Dengan demikian, wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan PSA untuk surat tagihan pajak (STP) atau surat ketetapan pajak (SKP) yang sama paling banyak 2 kali.
Sementara itu, apabila permohonan PSA tersebut merupakan pengajuan kedua, wajib pajak masih dapat mengajukan kembali permohonannya. Pengajuan ulang dapat dilakukan sepanjang belum melampaui 3 bulan sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan pertama.
Dengan demikian, permohonan PSA yang tidak dipertimbangkan dianggap belum diajukan sehingga tidak mengurangi jumlah kesempatan wajib pajak untuk mengajukan permohonan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PMK 118/2024, wajib pajak dapat mengajukan permohonan PSA paling banyak 2 kali. Batasan tersebut berlaku untuk satu STP atau SKP.
Untuk permohonan kedua, wajib pajak dapat mengajukannya paling lama 3 bulan sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan pertama. Perlu diperhatikan, batas waktu 3 bulan tersebut dihitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan pertama, bukan sejak tanggal surat pengembalian permohonan. (rig)
