BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Anggota Komisi III DPR Benny Utama meminta penetapan jenis tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset berdasarkan RUU Perampasan Aset disertai batasan normatif yang jelas.
Kejelasan batas dimaksud diperlukan agar penguatan kewenangan negara dalam merampas aset tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan pengabaian terhadap perlindungan hak masyarakat.
"Perluasan jenis tindak pidana dalam rancangan UU perampasan aset ini harus disertai batasan normatif yang jelas," ujar Benny, dikutip pada Selasa (10/11/2026).
Benny mengatakan efektivitas perampasan aset tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan penyusunan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, pembentuk undang-undang perlu mengutamakan kepastian hukum dan rasa keadilan.
Kepastian hukum diperlukan karena kewenangan menelusuri, membekukan, hingga merampas aset berpotensi memberikan dampak langsung terhadap hak kepemilikan seseorang atau pihak lain atas suatu aset.
"Efektivitas perampasan aset itu juga harus berjalan bersama kepastian hukum dan keadilan. Jadi tidak hanya kita merampas, ini yang menjadi catatan betul bagi kita, tetapi harus ada kepastian hukum dan keadilan," ujar Benny.
Sebagai informasi, Komisi III DPR dan pemerintah telah bersepakat mengubah judul RUU Perampasan Aset menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Sejalan dengan perubahan judul tersebut, perampasan aset akan difokuskan pada tindak pidana korupsi, sementara tindak pidana lain akan dibatasi melalui pembahasan dalam batang tubuh RUU.
Saat ini, tindak pidana lain yang tercakup dalam RUU Perampasan Aset antara lain tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang perasuransian, tindak pidana di bidang pertambangan, tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, serta tindak pidana perdagangan orang. (dik)
