BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan fiskal guna memperkuat akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak berupa rumah susun subsidi di kawasan perkotaan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah saat ini memberikan dukungan fiskal dalam bentuk PPN ditanggung pemerintah (DTP).
"Pemanfaatan mekanisme PPN DTP menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal dapat digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung agenda pembangunan nasional," katanya, dikutip pada Kamis (25/6/2026).
Dukungan fiskal diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus dapat menjaga keterjangkauan harga rumah susun subsidi.
"Langkah ini diharapkan menjaga keterjangkauan harga rumah susun subsidi sekaligus mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah tanpa mengabaikan prinsip tata kelola dan keberlanjutan fiskal," tutur Purbaya.
Selain dukungan fiskal, pemerintah juga akan menyiapkan dukungan pembiayaan sehingga MBR bisa memperoleh hunian yang layak dengan harga yang terjangkau.
"Pemerintah akan terus memperkuat berbagai instrumen pembiayaan dan dukungan fiskal agar makin banyak MBR yang dapat mengakses rumah pertama mereka secara terjangkau dan berkelanjutan," tutur Purbaya.
Sebagai informasi, PPN DTP tahun anggaran 2026 atas penyerahan rumah susun diberikan sesuai dengan PMK 90/2025.
Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, fasilitas PPN DTP diberikan atas bagian harga jual sampai dengan Rp2 miliar khusus untuk rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Fasilitas PPN DTP diberikan untuk masa pajak Januari 2026 hingga Desember 2026. (rig)
