BERITA TERKINI
RESTITUSI pajak menjadi tahapan penting dalam berbisnis. Adanya pengembalian pajak bisa membantu pelaku usaha dalam menjaga kesehatan arus kas.
Sesuai dengan prinsip netralitas pajak pertambahan nilai (PPN), ketika pengusaha membayar pajak masukan lebih besar ketimbang pajak keluarannya, negara punya kewajiban untuk mengembalikan selisih tersebut (Darussalam, 2017). Artinya, kelebihan pembayaran pajak sejatinya adalah hak wajib pajak.
Namun, praktik restitusi sekaligus menawarkan tantangan bagi pemerintah. Otoritas pajak di banyak negara menghadapi dilema yang sama: di satu sisi perlu mempercepat pengembalian bagi wajib pajak yang patuh, tetapi di sisi lain harus memastikan restitusi tidak menjadi celah fraud atau kecurangan.
Laporan International Monetary Fund (IMF) bertajuk How to Manage Value-Added Tax Refunds mencoba menjawab dilema tersebut. IMF menilai sistem restitusi PPN yang buruk tidak hanya mengganggu dunia usaha, tetapi juga dapat menciptakan risiko fiskal, mengurangi kredibilitas anggaran negara, hingga mengaburkan kondisi keuangan negara yang sebenarnya.
Dalam laporan itu, IMF menegaskan restitusi PPN yang efisien setidaknya memiliki tiga karakter utama. Pertama, tidak membebani pengajuan restitusi yang sah dengan syarat administratif atau pembatasan hukum yang berlebihan. Kedua, berbasis analisis risiko untuk mempercepat restitusi yang valid sekaligus mencegah fraud. Ketiga, didukung sumber daya yang memadai serta pencatatan yang transparan melalui koordinasi antarlembaga pemerintah.
IMF menilai sistem PPN ideal harus bersifat netral. Artinya, PPN tidak boleh menjadi beban bagi pelaku usaha karena pajak tersebut pada akhirnya ditanggung konsumen akhir.
Karena itu, ketika kredit pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, kelebihan tersebut semestinya segera dikembalikan kepada wajib pajak. Kondisi ini lazim dialami eksportir atau perusahaan yang sedang melakukan investasi besar.
Menurut IMF, banyak negara justru menerapkan prosedur restitusi yang panjang dan rumit karena khawatir terhadap penyalahgunaan. Akibatnya, restitusi tertunda dan menimbulkan cost tambahan bagi dunia usaha.
Dalam jangka panjang, keterlambatan restitusi dapat membuat sistem PPN kehilangan sifat netralnya. PPN berubah menyerupai pajak turnover (tidak bisa dikreditkan) yang membebani proses produksi. Efek lanjutannya, harga barang menjadi lebih mahal dan daya saing usaha menurun.
IMF mencatat negara-negara maju pada umumnya memilih mekanisme restitusi langsung (immediate refund). Model ini memungkinkan kelebihan pajak segera dikembalikan setelah melalui proses verifikasi berbasis risiko.
Gambar 1. Mekanisme restitusi PPN menurut ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan negara (2019)
Sumber: E&Y (2019) Worldwide VAT, GST, and Sales Tax Guide.
Catatan: Batas wilayah, warna, penamaan, dan informasi lain yang ditampilkan pada peta tidak mencerminkan penilaian apa pun dari IMF terhadap status hukum suatu wilayah maupun pengakuan atau persetujuan atas batas wilayah tersebut.
Sebaliknya, sebagian negara berkembang masih menggunakan mekanisme kompensasi berkepanjangan (carry forward), yakni kelebihan pajak baru dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Indonesia termasuk dalam skema ini. Skema tersebut memang mengurangi tekanan kas pemerintah dalam jangka pendek, tetapi meningkatkan beban fiskal wajib pajak.
Laporan IMF juga menunjukkan bahwa tiap negara memiliki skema berbeda dalam mendanai restitusi PPN (refund financing modalities). Ada yang menyisihkan dana khusus dari penerimaan PPN, tetapi ada pula yang hanya mengandalkan mekanisme kompensasi (no cash refunds). Perbedaan skema ini turut memengaruhi kelancaran pembayaran restitusi kepada wajib pajak. Baca Cara-Cara ‘Mendanai’ Restitusi PPN di Berbagai Negara.
Dalam memproses pengajuan restitusi, IMF memandang pendekatan terbaik adalah dengan mengacu pada tingkat risiko wajib pajak, bukan malah menunda atau menahan seluruh restitusi. Jika melihat praktik global, administrasi pajak modern banyak yang sudah memanfaatkan analisis risiko secara otomatis dengan mencocokkan data yang dimiliki otoritas pajak dengan profil kepatuhan wajib pajak.
Klaim oleh wajib pajak berisiko rendah mestinya bisa diproses lebih cepat, sedangkan klaim dari wajib pajak berisiko tinggi menjadi prioritas pemeriksaan. Pendakatan ini membuat otoritas pajak bisa tetap menjaga penerimaan tanpa mengorbankan kepastian berusaha.
Laporan IMF juga menyoroti banyak negara yang justru terlalu fokus pada pengendalian fraud melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap wajib pajak. Pendekatan ini dinilai tidak efisien karena 'boros' sumber daya administrasi dan memperpanjang antrean restitusi.
Alih-alih memperketat semua permohonan, IMF merekomendasikan strategi anti-fraud yang lebih komprehensif. Strategi itu mencakup pemanfaatan data transaksi secara real time, kerja sama antara otoritas pajak dan bea cukai, serta pengawasan berbasis intelijen.
Koordinasi antarlembaga menjadi penting terutama untuk mendeteksi fraud ekspor-impor fiktif yang sering dimanfaatkan untuk mengajukan restitusi palsu.
Persoalan restitusi ternyata tidak hanya berdampak pada dunia usaha. IMF mengingatkan keterlambatan pembayaran restitusi juga dapat menimbulkan distorsi fiskal bagi pemerintah.
Secara akuntansi, penerimaan PPN semestinya dicatat secara neto, yakni penerimaan bruto dikurangi restitusi. Namun, ketika restitusi ditunda, angka penerimaan negara terlihat lebih tinggi daripada kondisi sebenarnya.
Situasi tersebut dapat menciptakan ilusi penerimaan dan membuat defisit anggaran tampak lebih kecil. Padahal, pemerintah sejatinya memiliki kewajiban yang belum dibayar kepada wajib pajak.
"This approach is tantamount to unauthorized borrowing and creates uncertainties for PFM and budget credibility," bunyi laporan IMF tersebut.
Jika tunggakan restitusi terus menumpuk, pemerintah menghadapi risiko tekanan kas dan penurunan kredibilitas fiskal. Dalam beberapa kasus, negara bahkan menggunakan instrumen nontunai seperti surat utang untuk membayar restitusi. Kondisi ini dinilai bisa menggangu arus kas dunia usaha dan memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
Karena itu, IMF mendorong agar restitusi diperlakukan sebagai bagian integral dari manajemen fiskal negara. Seluruh penerimaan PPN bruto idealnya langsung masuk ke rekening tunggal kas negara (treasury single account/TSA), sedangkan pembayaran restitusi dilakukan melalui subrekening khusus yang transparan dan terpantau.
Klaim restitusi yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar juga sebaiknya dicatat sebagai kewajiban pemerintah. Dengan demikian, risiko fiskal dapat terlihat secara lebih akurat.
Pada akhirnya, IMF menegaskan kualitas sistem restitusi sangat bergantung pada kapasitas administrasi perpajakan. Regulasi yang sederhana, dokumentasi yang tidak rumit, serta administrasi digital yang andal menjadi fondasi utama.
IMF juga menekankan pentingnya sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang memadai untuk mengelola restitusi. Tanpa dukungan tersebut, proses verifikasi akan lambat dan potensi fraud justru semakin sulit dideteksi.
Di sisi lain, kebijakan administrasi yang terlalu membatasi restitusi demi menghindari fraud justru dapat menciptakan distorsi baru. Banyak negara akhirnya memperluas fasilitas pengecualian atau tarif nol untuk mengurangi klaim restitusi. Padahal, langkah tersebut berpotensi mempersempit basis pajak dan meningkatkan penghindaran pajak.
Karena itu, IMF berpandangan sistem restitusi yang ideal bukanlah sistem yang menahan pembayaran terlalu lama, melainkan sistem yang mampu membedakan wajib pajak patuh dan wajib pajak berisiko secara cepat serta akurat. Dalam konteks ini, DDTC sudah beberapa kali menggaungkan perlunya otoritas dan wajib pajak menginisiasi tax control framework (TCF).
Apabila mekanisme restitusi bisa dijalankan seideal itu, pengembalian pajak tidak akan lagi dilihat sebagai ancaman terhadap penerimaan negara. Restitusi mestinya menjadi bagian penting dari sistem PPN yang sehat, netral, dan kredibel. (sap)
