BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan konflik geopolitik yang terjadi akibat perang di Timur Tengah tidak menyurutkan aliran investasi asing (foreign direct investment/FDI) yang masuk ke Indonesia.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menilai investasi asing yang berasal dari China, Korea Selatan, dan Jepang tetap terealisasi di tengah kondisi konflik global. Sederet negara Asia tersebut juga tetap meneken kerja sama investasi dalam pertemuan bilateral dengan pemerintah.
"Negara-negara itu selalu dalam Top 5 sumber investasi terbesar kita. Sejauh ini, mereka tetap berkomitmen dan investasinya tetap berjalan," ujarnya, Senin (13/4/2026).
Rosan menyampaikan aliran investasi asing dari tiga negara tersebut meliputi berbagai bidang, di antaranya industri manufaktur dan hilirisasi pertambangan.
Selain FDI, realisasi investasi dari pengusaha dalam negeri juga meningkat. Sejalan dengan itu, dia menilai Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi, baik asing maupun domestik, meski di tengah situasi konflik global.
"Saya melihat berdasarkan hasil masukan langsung dari mereka, [investasi] tetap berjalan dengan baik tuh. Jadi, saya tetap sangat optimis, dan angka yang masuk dari pengusaha dalam negeri juga meningkat," klaim Rosan.
Sebagai informasi, pemerintah memberikan serangkaian insentif perpajakan bagi para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Contoh, tax holiday, tax allowance, supertax deduction dan masterlist atau fasilitas pembebasan bea masuk untuk impor mesin dan peralatan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan pemerintah akan melanjutkan pemberian tax holiday pada 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan kemudahan berusaha. Selain tax holiday, fasilitas fiskal lain seperti tax allowance, pembebasan bea masuk untuk impor EV dan supertax deduction juga bakal dilanjutkan.
"Tax allowance, pembebasan impor, dan supertax deduction masih ada [di 2026]. Jadi dengan demikian, tentu kami optimistis, tahun 2026 ekonomi Indonesia harapannya bisa lebih tinggi dari target APBN 5,4%," ujar Airlangga beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu sebelumnya mengungkapkan pemerintah masih menggodok regulasi yang mengatur perpanjangan fasilitas tax holiday untuk tahun fiskal 2026.
Namun di sisi lain, pemerintah juga sedang menyiapkan skema insentif pajak baru sebagai pengganti tax holiday. Hal ini dilakukan seiring dengan adanya penerapan pajak minimum global (global minimum tax/GMT).
"Ini kita pelajari juga dari Vietnam, India dan sebagainya, yang memberikan kebijakan substitusi atau pengganti tax holiday. Karena kita harus sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani dengan OECD bahwa minimum pajaknya adalah 15%," kata Febrio beberapa waktu lalu. (sap)
