BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana menerapkan program restarting bagi industri skala kecil yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan program restarting bertujuan memastikan pemulihan sektor industri kecil bisa berjalan cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan pascabencana.
"Melalui program restarting ini, kami berharap pemulihan industri kecil tidak hanya mengembalikan kapasitas produksi seperti sebelum bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan dan keberlanjutan usaha agar lebih siap menghadapi risiko di masa mendatang," ujarnya, dikutip pada Senin (5/1/2026).
Melalui program restarting, Kemenperin akan menyiapkan sejumlah bantuan kepada sektor industri kecil terdampak. Bantuan itu mencakup mesin dan peralatan sederhana serta starter kit usaha termasuk bahan baku bagi industri.
Tidak hanya itu, Agus menyampaikan Kemenperin juga akan menyediakan pengembangan produk kebutuhan dasar dan fast moving, memberikan pendampingan teknis, serta fasilitasi kemitraan untuk memperluas akses pasar.
"Rencana pemulihan industri kecil pascabencana akan dilaksanakan secara bertahap dan terukur," ungkapnya.
Pada 2025 lalu, Kemenperin baru mulai mendata industri kecil terdampak, serta memetakan kebutuhan pemulihan agar tepat sasaran. Memasuki 2026, Kemenperin melanjutkan pemetaan kebutuhan dan menetapkan industri kecil yang bakal menerima bantuan.
Agus menambahkan bantuan teknis akan diberikan melalui optimalisasi kewirausahaan di daerah terdampak bencana, serta pendampingan teknis melalui penugasan dan sinergi lintas kementerian/lembaga, antara lain melalui Inpres Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE), RAN Pascabencana, serta Klinik UMKM Bangkit.
Berdasarkan data Kemenperin hingga 30 Desember 2025, sedikitnya ada 2.066 industri kecil dan menengah (IKM) mengalami dampak paling besar dari bencana banjir dan longsor. Angka ini terdiri atas 1.647 industri di Aceh, 367 industri di Sumatera Barat, dan 52 industri di Sumatera Utara.
Agus menjelaskan industri manufaktur yang terkena bencana mengalami kerusakan fisik fasilitas produksi hingga gangguan sistemik pada rantai pasok dan logistik. Contoh, terputusnya akses jalan dan jembatan, terganggunya distribusi BBM, serta ketidakstabilan pasokan listrik dan air.
Akibatnya, banyak industri pengolahan harus menghentikan sementara kegiatan produksi atau kapasitas produksinya anjlok. Dalam jangka pendek, dampak tersebut akan dirasakan oleh subsektor industri yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi seperti agroindustri, makanan dan minuman, kimia dasar, serta industri berbasis komoditas.
"Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ketahanan industri nasional tidak hanya ditentukan oleh lokasi pabrik, tetapi juga oleh ketahanan infrastruktur, sistem logistik, dan jaringan distribusi antarwilayah. Bencana harus dipahami sebagai supply-side shock yang dampaknya cepat menyebar dan berpotensi menahan pemulihan ekonomi jika tidak ditangani secara terkoordinasi," tutup Agus. (dik)
