BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin wajib pajak yang sudah patuh tidak akan diganggu oleh pegawai otoritas. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan utama media nasional pada hari ini, Kamis (25/9/2025).
Purbaya mengatakan setiap wajib pajak harus mendapatkan perlakuan secara adil. Dia pun mengingatkan pegawai Ditjen Pajak (DJP) untuk tidak mengganggu wajib pajak yang sudah patuh membayar pajak.
"Kita melakukan fair treatment. Kalau sudah bayar pajak jangan diganggu sama sekali. Enggak ada lagi cerita pegawai pajak meres-meres itu," katanya.
Purbaya mengatakan upaya penagihan bakal difokuskan kepada wajib pajak yang memang memiliki tunggakan pajak. Terlebih, jika sudah ada putusan pengadilan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap.
Adapun kepada wajib pajak yang memang patuh, dia menjamin tidak akan mendapat gangguan dari otoritas.
Purbaya juga berencana menyediakan wadah khusus bagi wajib pajak untuk melapor apabila menemukan pegawai DJP yang melakukan pemerasan.
"Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu," ujarnya.
Selain topik tersebut, terdapat ulasan tentang upaya perbaikan coretax system. Kemudian, ada pembahasan soal OECD yang menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Purbaya menyatakan bakal mengejar tunggakan dari 200 wajib pajak yang sengketanya sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Melalui penagihan ini, potensi penerimaan pajaknya mencapai Rp60 triliun.
Menurutnya, upaya menagih tunggakan pajak yang telah inkrah tersebut merupakan langkah strategis untuk mencapai target penerimaan pajak 2025 yang dipatok Rp2.189 triliun.
"Itu yang enggak bayar pajak ada Rp60 triliun dari 200 pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu akan saya paksa bayar," ujarnya. (DDTCNews, Bisnis Indonesia, Kontan)
Komisi XI DPR mendukung rencana Kementerian Keuangan yang hendak memperbaiki coretax administration system dalam waktu sebulan, termasuk jika mesti melibatkan pakar IT eksternal.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan percepatan perbaikan coretax memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah serius memastikan terciptanya layanan pajak yang andal dan ramah bagi wajib pajak.
"Modernisasi perpajakan adalah kunci untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan layanan perpajakan yang transparan, mudah, dan efisien," katanya. (DDTCNews, Media Indonesia)
DJP memperbarui template excel faktur pajak keluaran menjadi versi v.1.6. Meski ada update template excel, untuk converter XML masih menggunakan versi v1.5.
File template excel faktur pajak keluaran tersebut digunakan untuk mengimpor faktur dalam jumlah pajak sekaligus. Seperti diketahui, coretax mengadopsi skema impor dengan menggunakan file berbentuk Extensible Markup Language (XML).
"File dengan Format File Microsoft Excel (*.xlsx) yang dapat diisi oleh wajib pajak dan data yang diisikan dapat dilakukan export ke dalam format file XML Coretax," jelas DJP dalam Panduan Cara Memilih XML. (DDTCNews)
Kementerian Keuangan membuka anggaran senilai Rp168,5 triliun milik kementerian/lembaga (K/L) yang sempat diblokir karena efisiensi pada awal tahun.
Dirjen Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menyebutkan dari total Rp256,1 triliun anggaran yang diblokir sejak efisiensi, Rp168,5 triliun di antaranya kini tidak lagi dibekukan.
"Kita lihat efisiensi anggaran yang diblokir itu kan sebesar Rp256,1 triliun, dan sampai dengan hari ini yang telah dibuka blokirnya sebesar Rp168,5 triliun," ujarnya. (DDTCNews, Antara, Kontan)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memutuskan untuk mengoreksi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
OECD memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 4,9% pada tahun ini. Proyeksi tersebut lebih tinggi 0,2 poin persentase bila dibandingkan dengan proyeksi yang dirilis pada Juni 2025.
"Banyak negara berkembang yang mampu bertumbuh secara mengejutkan akibat faktor-faktor idiosinkratik yang diperkirakan tidak akan berlanjut, termasuk ... peningkatan investasi secara tajam di Indonesia," tulis OECD dalam OECD Economic Outlook - Interim Report September 2025. (DDTCNews)
(dik)
