BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ternyata memiliki 5 program 'quick win' untuk mengejar penerimaan negara dalam jangka pendek.
Purbaya mengatakan kinerja penerimaan negara yang masih terkontraksi 7,8% hingga Agustus 2025 memang menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan APBN 2025. Oleh karena itu, dia memiliki beberapa program yang akan dilaksanakan dalam 1 bulan mendatang untuk menggenjot penerimaan negara, terutama dari sisi pajak.
"Penerimaan pajak kontraksi karena ekonominya tumbuh lebih lambat dibanding perkiraan," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/9/2025).
Purbaya memaparkan program quick win yang pertama adalah menggelontorkan stimulus untuk menggerakkan perekonomian pada akhir tahun. Dalam hal ini, pemerintah telah mengumumkan paket stimulus bertajuk 8+4+5 yang bakal segera dieksekusi.
Sejalan dengan pemberian stimulus, dia meyakini aktivitas ekonomi masyarakat akan ikut bergerak sehingga berefek positif pada penerimaan pajak.
"Otomatis pajaknya juga akan lebih baik. Saya naikin pendapatan bukan dengan menaikkan tarif, tetapi mendorong aktivitas ekonomi supaya pajak saya lebih besar," ujarnya.
Kedua, Kemenkeu melalui Ditjen Pajak (DJP) bakal menggencarkan penagihan terhadap tunggakan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Menurut catatannya, ada 200 wajib pajak besar yang bakal ditagih dengan total nilai tunggakan Rp50 hingga Rp60 triliun.
"Mereka enggak akan bisa lari," ucapnya.
Ketiga, mengoptimalkan penegakan hukum melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Kemenkeu juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk bertukar informasi dan data transaksi keuangan yang mencurigakan.
Keempat, mempercepat penyelesaian kendala dalam penerapan coretax system. Menurutnya, progres perbaikan coretax system harus bisa terasa dalam 1 bulan mendatang.
"Keterlambatan di coretax akan kita perbaiki secepatnya, dalam waktu 1 bulan harusnya bisa. Itu problemnya IT? Nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat," kata Purbaya.
Kelima, memberantas peredaran rokok ilegal yang selama ini menjadi ganjalan dalam pengumpulan cukai hasil tembakau. Dia telah mengumpulkan penyedia marketplace untuk segera melarang penjualan rokok ilegal di e-commerce.
Terhadap pemasok rokok ilegal yang bandel, pemerintah akan segera menindaknya. Secara bersamaan, jalur impor rokok ilegal juga bakal diberantas agar tidak mengganggu perdagangan rokok legal di dalam negeri.
"Mungkin dalam waktu dekat kita akan dapat banyak orang di situ. Nanti yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat dari Bea Cukai maupun orang Departemen Keuangan," imbuh Purbaya.
Kemenkeu mencatat hingga Agustus 2025, realisasi pendapatan negara baru senilai Rp1.638,7 triliun atau 57,2% dari outlook yang mencapai Rp2.865,5 triliun. Kinerja penerimaan ini mengalami kontraksi sebesar 7,8%.
Realisasi tersebut terdiri atas penerimaan pajak senilai Rp1.135,4 triliun, kepabeanan dan cukai Rp194,9 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp306,8 triliun. (dik)
