BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah merampungkan kajian awal atas pokok-pokok haluan negara (PPHN).
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan kajian awal sudah disepakati oleh pimpinan fraksi di DPR dan kelompok DPD melalui rapat yang digelar oleh MPR pada 6 Agustus 2025.
"Terkait dengan hal tersebut, kami mengajak segenap lembaga negara, akademisi, tokoh masyarakat, ormas, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan pendapat terkait konsep PPHN tersebut," katanya, Jumat (15/8/2025).
Muzani pun menegaskan MPR selaku lembaga negara memiliki 3 peran utama, yakni sebagai rumah kebangsaan, pengawal konstitusi, dan penjaga kedaulatan rakyat.
Sebagai rumah kebangsaan, MPR menjadi wadah bagi seluruh elemen bangsa untuk berkumpul dan menyuarakan aspirasi. Selanjutnya, seluruh perbedaan akan disatukan demi kepentingan bersama.
"Sebagai pengawal konstitusi, MPR berfungsi menjaga dan memastikan nilai-nilai konstitusional terus hidup serta diterapkan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Muzani.
Sebagai penjaga kedaulatan rakyat, MPR akan memastikan setiap kebijakan negara selalu berpihak kepada rakyat mengingat rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia.
"Sebagai representasi seluruh elemen bangsa, MPR memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga arah dan moral kebangsaan. Basis kekuatan kita ialah ikatan persatuan, kerukunan, gotong-royong, dan kebersamaan sebagai satu kesatuan," tutur Muzani.
MPR bukan penafsir hukum positif, melainkan adalah penjaga nafas konstitusi agar tetap hidup dan membumi dengan membudayakan nilai-nilai luhur kebangsaan melalui 4 pilar kebangsaan dan bernegara. Empat pilar dimaksud, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Konsistensi dalam mengamalkan 4 pilar bukan hanya kewajiban, tetapi benteng yang membuat kita kuat dan kokoh dalam menghadapi tantangan dan dinamika global," kata Muzani. (rig)
