BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama memiliki tugas besar untuk meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (26/5/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pejabat eselon I Kemenkeu pada bidang penerimaan negara mendapatkan kepercayaan dari presiden untuk mengamankan penerimaan negara. Menurutnya, Presiden Prabowo antara lain mengharapkan tax ratio segera meningkat.
"Kita sudah memahami harapan pimpinan negara. Penerimaan negara harus meningkat, tax ratio harus meningkat," katanya.
Sri Mulyani mengatakan DJP dan DJBC perlu meningkatkan tax ratio meski masyarakat cenderung enggan untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Menurutnya, setiap rupiah yang dikumpulkan tidak hanya menjadi penerimaan negara, tetapi juga untuk menjawab tantangan struktural.
Harapan serupa disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengatakan Bimo dan Djaka memiliki pekerjaan masing-masing dalam peningkatan tax ratio.
"Tentu saya berharap beban kerja yang dibebankan, terutama untuk menaikkan rasio pajak bisa dikerjakan. Tentunya dengan teamwork," ujarnya.
Airlangga menilai Bimo mampu mengemban amanah untuk menakhodai DJP dan meningkatkan penerimaan pajak. Terlebih, Bimo juga sempat berkarier di DJP.
Dia memandang salah satu langkah yang harus ditempuh Bimo ialah mengoptimalkan kinerja coretax administration system. Sejak meluncur pada 1 Januari 2025, masih terdapat beberapa kendala teknis yang dijumpai dalam penerapan sistem baru tersebut.
Kendala dalam penerapan coretax system juga menjadi salah satu alasan penerimaan pajak mengalami kontraksi pada awal tahun ini.
Sementara kepada Djaka, ia berpesan untuk menggencarkan pengawasan lalu lintas barang yang keluar dan masuk daerah pabean. Peningkatan pengawasan lalu lintas barang ini dibutuhkan untuk melindungi industri di dalam negeri sekaligus mengamankan potensi penerimaan negara.
Tax ratio Indonesia pada 2024 tercatat hanya sebesar 10,08%, sedangkan pada tahun ini ditargetkan naik menjadi 10,24%. Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pemerintah mengusulkan tax ratio sebesar 10,08% hingga 10,45% pada tahun depan.
Selain soal peningkatan tax ratio, ada pula ulasan terkait optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu, terdapat pembahasan mengenai rencana pemberian kembali stimulus ekonomi pada Juni-Juli 2025.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan perombakan pejabat eselon I Kemenkeu dilatarbelakangi kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak serta kepabeanan dan cukai.
Menurutnya, penunjukan Bimo dan Djaka dilakukan langsung oleh Prabowo bersama Sri Mulyani. Kedua sosok ini dinilai berani untuk melakukan langkah pembenahan dalam melaksanakan tugas mengejar penerimaan perpajakan.
"Kita konsentrasi untuk sekarang mengejar yang namanya peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan bea cukai. Kita merasa bahwa setelah kita pelajari, itu banyak sekali hal-hal yang memang harus kita benahi. Dan itu menjadi concern pemerintah, concern Bapak Presiden, concern Ibu Menteri Keuangan," katanya. (Antara)
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sepanjang Januari-April 2025 terealisasi senilai Rp153,3 triliun atau kontraksi sebesar 24,61% secara tahunan.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan setoran PNBP antara lain dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas serta terdapat pendapatan yang tidak berulang dari kementerian/lembaga. Kinerja PNBP tersebut sudah juga tidak lagi menghitung komponen penerimaan kekayaan negara dipisahkan karena dividen BUMN kini mengalir ke BPI Danantara.
Sementara itu, peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menilai kontraksi PNBP menunjukkan adanya tekanan struktural dan eksternal yang cukup serius terhadap sumber penerimaan negara. (DDTCNews, Kontan)
Pemerintah akan kembali meluncurkan paket stimulus pada Juni–Juli 2025 guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2025.
Airlangga mengatakan peluncuran paket stimulus ekonomi akan mendorong daya beli masyarakat selama periode libur sekolah. Paket stimulus ini antara lain memuat diskon tiket kereta api dan pesawat, diskon tarif tol, tarif tarif listrik, pemberian bantuan subsidi upah, serta penambahan alokasi bansos.
"Beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi," ujarnya. (DDTCNews, Bisnis Indonesia)
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendorong pemerintah lebih aktif mengundang investor asing untuk menanamkan modal dan memberikan pelatihan kepada SDM di Indonesia.
Anggota DEN Chatib Basri mengatakan pelatihan yang diberikan sektor swasta akan efektif meningkatkan kualitas SDM di dalam negeri. Terlebih, sudah tersedia skema insentif supertax deduction bagi wajib pajak yang melaksanakan kegiatan pelatihan atau vokasi.
"Mengapa kita tidak meminta sektor swasta untuk melakukan pelatihan dan diberikan double deduction for tax? Jika Anda berbicara tentang AI, mengapa Anda tidak meminta Nvidia, misalnya, untuk memberikan pelatihan ketimbang membangun pusat pelatihan pemerintah," ucapnya. (DDTCNews)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut perekonomian Indonesia tetap terjaga dan stabil pada kuartal I/2025 meski dihadapkan pada gejolak kondisi global.
Sri Mulyani bahkan memamerkan ekonomi Indonesia yang tumbuh 4,87% pada kuartal I/2025 ini dapat mengalahkan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.
"Kalau dipakai angka satu digit, pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 kita itu 4,9%. Indonesia relatif masih terjaga," ujarnya. (DDTCNews)
