BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - World Bank mengungkapkan cakupan penilaian atas aspek perpajakan (taxation) dalam Business Ready (B-Ready) telah diperluas.
Penilaian atas aspek perpajakan dalam B-Ready dilakukan dengan mempertimbangkan proses penyusunan regulasi pajak, transparansi dalam proses pendaftaran wajib pajak, ketersediaan sistem pelaporan SPT secara elektronik, proses audit, dan lain-lain.
"B-Ready juga mengukur efisiensi operasi sistem pajak dari sudut pandang swasta dengan mengukur seberapa lama proses tertentu berlangsung dan berapa tarif pajak efektif yang harus dibayar perusahaan," tulis World Bank, dikutip pada Jumat (1/11/2024).
Tak hanya itu, penilaian yang dilakukan World Bank atas aspek perpajakan juga dilakukan dengan memperhatikan instrumen pajak yang disiapkan untuk memitigasi perubahan iklim, digitalisasi sistem pajak, dan kesetaraan gender dalam kebijakan pajak.
Dahulu, World Bank melalui laporan Ease of Doing Business (EoDB) melakukan penilaian atas aspek perpajakan hanya dengan mempertimbangkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan, compliance cost yang ditanggung oleh perusahaan, serta proses-proses yang harus ditempuh setelah pembayaran PPh dan PPN.
"B-Ready mengukur aspek perpajakan suatu yurisdiksi dari perspektif yang jauh lebih luas," tulis World Bank.
Tak hanya itu, penilaian atas aspek perpajakan dalam B-Ready juga dilakukan dengan menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan publik.
Contoh, penilaian atas aspek perpajakan dalam B-Ready dilaksanakan dengan turut mengukur kejelasan dan transparansi dari regulasi pajak yang berlaku pada suatu yurisdiksi.
Menurut World Bank, regulasi pajak yang transparan dan jelas bakal meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi praktik pengelakan pajak. Berkurangnya pengelakan pajak pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum.
Seperti diketahui, B-Ready adalah indikator kemudahan berusaha yang dirilis oleh World Bank guna menggantikan indikator sebelumnya, EoDB. Sepuluh aspek yang menjadi objek B-Ready antara lain, pendaftaran bisnis (business entry), lokasi bisnis (business location), layanan utilitas (utility services), ketenagakerjaan (labor), dan layanan jasa keuangan (financial services).
Selanjutnya, perdagangan internasional (international trade), perpajakan (taxation), penyelesaian sengketa (dispute resolution), persaingan pasar (market competition), dan kepailitan (business insolvency).
Dalam penilaian atas aspek perpajakan, Indonesia mendapatkan skor 59,91, lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata skor pada 50 negara yang tercakup dalam laporan B-Ready 2024. (sap)
