BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pendapat akhir presiden saat Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024). Rapat paripurna tersebut mencakup pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti dugaan kebocoran data wajib pajak.
Menurut Sri Mulyani, persoalan ini akan dievaluasi oleh Ditjen Pajak (DJP) sekaligus tim IT di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak [Suryo Utomo] dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya, nanti akan disampaikan penjelasannya oleh pak dirjen pajak dan tim IT-nya Kemenkeu," ujar Sri Mulyani setelah rapat paripurna di DPR, Kamis (19/9/2024).
Seperti diketahui, data 6 juta wajib pajak diketahui bocor dan diperdagangkan oleh hacker bernama Bjorka di Breach Forum. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto.
"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkap Teguh melalui akun X @secgron.
Data 6 juta wajib pajak dimaksud dijual dengan harga Rp150 juta. Selain itu, Bjorka juga menyediakan sampel berupa data 10.000 wajib pajak secara gratis.
Adapun data wajib pajak dimaksud terdiri dari NIK, NPWP, alamat, kode KLU, nama KPP, nama kanwil, nomor telepon, email, tempat tanggal lahir, tanggal terdaftar, status PKP, hingga tanggal pengukuhan PKP.
Ketika dikonfirmasi, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti tak memberikan penjelasan yang elaboratif. "Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," ujar Dwi. (sap)
