BERITA TERKINI
Ilustrasi. Petugas Imigrasi Kelas II TPI Cilegon melakukan pemeriksaan paspor awak kapal asing di atas kapal MV La Stella di Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, Selasa (30/7/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah melakukan pembaruan daftar negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) 95/2024.
Melalui perpres tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengurangi jumlah negara yang mendapatkan bebas visa kunjungan dari 169 negara menjadi tinggal 13 negara saja.
"Daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu dari suatu negara yang diberikan bebas visa kunjungan tercantum dalam lampiran," bunyi Pasal 4 Perpres 95/2024, dikutip pada Jumat (30/8/2024).
Negara-negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan tersebut antara lain Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Timor Leste, Suriname, Kolombia, Filipina, Malaysia, dan Hong Kong.
Subjek bebas visa kunjungan diberikan diberikan izin tinggal kunjungan untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Izin tinggal kunjungan tersebut tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.
Ke depan, menteri hukum dan HAM akan melakukan evaluasi terhadap daftar negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan.
Secara umum, fasilitas bebas visa kunjungan diberikan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat, keamanan negara, pariwisata, ekonomi dan investasi, serta aspek lain yang ditentukan presiden.
Evaluasi dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian terkait setidaknya sekali dalam 6 bulan. Hasil evaluasi dapat berupa penambahan ataupun pengurangan daftar negara yang memperoleh bebas visa kunjungan.
Penambahan atau pengurangan daftar negara ditetapkan dengan peraturan menteri hukum dan HAM setelah dibahas dalam rapat lintas kementerian koordinator yang dipimpin oleh menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (polhukam).
Perpres 95/2024 diundangkan pada 29 Agustus 2024 dan berlaku sejak tanggal tersebut. Dengan berlakunya Perpres 95/2024, Perpres 21/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (rig)
