KEBIJAKAN PEMERINTAH

Revitalisasi 22.000 Sekolah, Prabowo Anggarkan Rp20,3 Triliun

Muhamad Wildan
Selasa, 27 Agustus 2024 | 18.30 WIB
Revitalisasi 22.000 Sekolah, Prabowo Anggarkan Rp20,3 Triliun

Siswa mengikuti kegiatan belajar di musala SDN Ciaripin di Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (22/8/2024). Menurut keterangan pihak sekolah, selama dua bulan terakhir sebanyak 40 siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar di dalam musala dan panggung sekolah karena kondisi ruang kelas rusak dan tidak layak. ANTARA FOTO/Henry Purba/agr/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto bakal mengucurkan anggaran senilai Rp20,3 triliun pada tahun depan dalam rangka merevitalisasi bangunan sekolah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perbaikan ruang kelas dan sekolah yang rusak merupakan salah satu program yang menjadi fokus Prabowo pada tahun depan selain makan siang gratis.

"Pemerintah menugaskan Kementerian PUPR dalam mengeksekusi perbaikan ruang kelas. Target rehabilitasi sekolah mencapai 22.000," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Banggar DPR, Selasa (27/8/2024).

Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan menghitung dampak dari kucuran anggaran senilai Rp20,3 triliun terhadap perekonomian dan sektor usaha di daerah.

Yang pasti, perbaikan sekolah merupakan pekerjaan konstruksi sederhana sehingga bisa dilaksanakan oleh kontraktor lokal. "Ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan kesempatan kerja di daerah," ujar Sri Mulyani.

Program revitalisasi 22.000 sekolah diperkirakan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,09% menyerap kurang lebih 178.000 tenaga kerja baru.

Seperti diketahui, RAPBN 2025 disusun dengan memberikan ruang diskresi bagi Prabowo. Diskresi diberikan mengingat APBN 2025 disusun oleh pemerintahan saat ini tapi dilaksanakan oleh pemerintahan berikutnya.

"Oleh karena yang membahas adalah kabinet dan DPR saat ini padahal yang menjalankan adalah kabinet dan DPR akan datang, pasti ada situasi yaitu memang pemerintah akan datang diberikan diskresi yang tentu akan lebih banyak in charge untuk menjelaskan dan menavigasi APBN 2025," ujar Sri Mulyani. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.