BERITA TERKINI
Kementerian Keuangan.
JAKARTA, DDTCNews - International Monetary Fund (IMF) menyoroti rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang diusung oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Dalam hasil Article IV Consultation 2024, IMF berpandangan pembentukan BPN harus direncanakan dengan matang. Tak hanya itu, IMF berpandangan pembentukan BPN bukanlah satu-satunya kunci untuk meningkatkan penerimaan.
"Otoritas pajak independen bukanlah panasea. Negara-negara perlu mempertimbangkan strategi reformasi pajak berdasarkan international best practice," tulis IMF, dikutip Kamis (8/8/2024).
Menurut IMF, terdapat 5 faktor kunci yang diperlukan untuk menciptakan sistem administrasi pajak yang efektif, yakni otonomi yang mencukupi, implementasi compliance risk management (CRM), penggunaan data pihak ketiga, digitalisasi sistem administrasi pajak, dan penyediaan pegawai yang mencukupi.
Mengenai otonomi, IMF berpandangan otoritas memerlukan otonomi untuk mendesain struktur organisasi, menetapkan anggaran, hingga mengambil keputusan terkait pengelolaan SDM. Masalahnya, DJP sama sekali tidak memiliki otonomi tersebut.
Terkait dengan CRM dan penggunaan data pihak ketiga, IMF berpandangan otoritas pajak perlu memperkuat CRM dengan cara mengimplementasikan automated risk profiling dan electronic audit. Penggunaan data pihak ketiga juga perlu diperkuat lewat penguatan sistem pengelolaan data.
Saat ini, Indonesia sudah menerapkan CRM dalam rangka mendukung proses bisnis pelaporan SPT, pembayaran pajak, penagihan pajak, dan pemeriksaan. Namun, DJP tidak memublikasikan risiko-risiko utama ataupun hasil penanggulangannya kepada publik.
Mengenai digitalisasi sistem administrasi pajak, IMF berpandangan digitalisasi sistem administrasi memiliki korelasi positif dengan peningkatan penerimaan pajak. Di Indonesia, mayoritas SPT telah disampaikan oleh wajib pajak secara elektronik.
Terkait dengan penyediaan pegawai, IMF berpandangan otoritas pajak harus memiliki jumlah pegawai yang memadai. Menurut IMF, terdapat bukti empiris yang menunjukkan bahwa penambahan pegawai pajak hingga 0,25% dari total angkatan kerja memiliki korelasi positif terhadap kinerja penerimaan pajak.
Seperti diketahui, Prabowo memiliki rencana untuk membentuk BPN dalam rangka meningkatkan rasio pendapatan negara. Sepanjang kampanyenya, Prabowo berjanji untuk meningkatkan rasio pendapatan negara menjadi sebesar 23% dari PDB. (sap)
