2 Tahun Prabowo–Gibran, Pemerintah Sebut Ekonomi Stabil

JAKARTA, DDTCNews - Perekonomian Indonesia disebut relatif stabil selama 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengeklaim stabilitas ekonomi tecermin dari berbagai indikator, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, APBN, investasi, hingga ekspor. Menurutnya, belanja negara, investasi, dan ekspor terus dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026.

"Kondisi makroekonomi relatif stabil. Juga disampaikan terkait dengan kondisi pertumbuhan ekonomi, kemudian juga terkait dengan target inflasi dan juga terkait dengan situasi makro dari perbankan," katanya usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, dikutip pada Selasa (20/10/2026).

Airlangga mengatakan pemerintah berupaya meningkatkan ekspor dari berbagai sektor, termasuk manufaktur. Pemerintah akan mengatasi berbagai hambatan yang berpotensi mengurangi kinerja ekspor melalui satuan tugas (satgas) yang telah ditugaskan Prabowo.

Selain ekspor, pemerintah akan memacu realisasi belanja negara menjelang akhir 2026 agar memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan belanja negara pada kuartal IV/2026 mencapai Rp1.300 triliun.

"Untuk kuartal IV, APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan kuartal IV/2025, yaitu Rp1.200 triliun," kata Suahasil.

Menurutnya, belanja pemerintah akan mendukung konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi, antara lain melalui penyediaan layanan publik, bantuan sosial, dan bantuan pangan. Dia menegaskan efisiensi belanja bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan memastikan penggunaannya optimal untuk mencapai tujuan pemerintah.

Adapun untuk defisit APBN 2026 akan dijaga maksimal sebesar Rp734,3 triliun atau 2,85% dari PDB, sebagaimana outlook yang disampaikan pemerintah kepada Banggar DPR.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah tetap menjadi fokus kebijakan bank sentral di tengah dinamika ekonomi global.

Destry menyebut inflasi inti pada September 2026 masih terkendali sebesar 2,8%. Namun, inflasi volatile food mencapai 5% sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah.

"Ini kami laporkan dan juga koordinasi nanti dengan Kementerian Pertanian bagaimana kita bisa menjaga untuk volatile food inflation agar masuk di dalam koridor Bank Indonesia 2,5% plus minus 1%," ujarnya.

Terkait nilai tukar, Destry mengatakan rupiah masih menghadapi tantangan dari ketidakpastian pasar keuangan global, termasuk suku bunga global yang bertahan tinggi lebih lama. BI akan terus berada di pasar dan mengoptimalkan berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas rupiah, termasuk melalui intervensi pasar dan insentif biaya lindung nilai (hedging). (dik)