BERITA TERKINI
Lampiran PMK 38/2024.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan baru tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Peraturan baru yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 38/2024.
Beleid mulai berlaku pada 3 Juni 2024 ini dirilis untuk menyederhanakan ketentuan penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar beserta tarifnya. Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar yang sebelumnya diatur dalam PMK 39/2022 sudah mengalami perubahan sebanyak 3 kali.
“... untuk simplifikasi ketentuan mengenai penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, PMK 39/2022 s.t.d.t.d PMK 71/2023 perlu diganti,” bunyi salah satu pertimbangan PMK 38/2024, dikutip pada Selasa (4/6/2024).
Pemerintah juga mengeklaim sebagai dukungan kebijakan hilirisasi industri mineral logam di dalam negeri melalui pemanfaatan fasilitas pemurnian mineral logam (smelter) serta sebagai kelanjutan dari penyelesaian pembangunan smelter, PMK 39/2022 s.t.d.t.d PMK 71/2023 perlu diganti.
Adapun salah satu perubahan yang paling mencolok dalam PMK 38/2024 terkait dengan produk hasil pengolahan mineral logam. Hal tersebut terlihat dari Pasal 11 PMK 38/2024 yang berubah apabila dibandingkan dengan PMK 39/2022 s.t.d.t.d PMK 71/2023.
Dalam peraturan sebelumnya, ketentuan penetapan tarif bea keluar atas ekspor produk hasil mineral logam didasarkan pada progres fisik pembangunan smelter (3 tahap). Tarif ketiga tahap dibedakan antara periode sampai 31 Desember 2023 dan periode Januari 2024-31 Mei 2024.
Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023, tarif bea keluar bervarasi dari 2,5% hingga 10%. Sementara pada 1 Januari 2024-31 Mei 2024, tarif bea keluar bervariasi antara 5% hingga 15%. Simak detailnya ‘PMK Baru, Sri Mulyani Ubah Bea Keluar Produk Pengolahan Mineral Logam’.
Lantas, sekarang, melalui PMK 38/2024, tidak ada lagi ketentuan tahap progres fisik pembangunan smelter. Tarif bea keluar hanya didasarkan pada jenis produk hasil pengolahan mineral logam serta pos tarif. Adapun tarif bea keluar hanya 5% dan 7,5%.
“Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, PMK 39/2022 s.t.d.t.d PMK 71/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi penggalan Pasal 14 PMK 38/2024.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Perdagangan juga merevisi Permendag 23/2023 dengan Permendag 11/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Simak ‘Pemerintah Putuskan Merelaksasi Ekspor Sejumlah Komoditas Pertambangan’.
Salah satu poin perubahannya adalah relaksasi untuk komoditas konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda. Atas komoditas-komoditas itu, ekspornya masih bisa dilakukan hingga 31 Desember 2024. (kaw)
