JAKARTA, DDTCNews – Peti kemas dikecualikan dari pengemas yang dapat digunakan secara berulang (returnable package).
Pengecualian tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 52/2026. Pasal tersebut secara eksplisit mengecualikan peti kemas dari cakupan definisi returnable package.
"Returnable Package, adalah barang yang digunakan atau akan digunakan untuk mengemas, melindungi, menyimpan, dan/atau mengelompokkan barang baik yang menutupi maupun yang tidak menutupi barang, dan dapat digunakan secara berulang-ulang, tidak termasuk peti kemas," bunyi Pasal 1 angka 9 PMK 52/2026, dikutip pada Jumat (13/11/2026).
Dengan demikian, peti kemas tidak dapat diimpor atau diekspor sementara dengan memanfaatkan fasilitas kepabeanan atas returnable package. Sesuai dengan ketentuan PMK 52/2026, pemerintah memberikan fasilitas kepabeanan atas impor sementara returnable package.
Fasilitas tersebut meliputi pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM, serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Fasilitas tersebut diberikan tanpa kewajiban menyerahkan jaminan.
Sebagai informasi, PMK 52/2026 membedakan returnable package menjadi returnable package asal luar negeri (RPLN) dan returnable package asal dalam negeri (RPDN).
Perlu diketahui, RPLN yang dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara (TPS) diperlakukan sebagai barang impor sementara.
Sementara itu, RPDN yang diekspor untuk dilakukan impor kembali dikategorikan sebagai barang ekspor sementara. Poin yang perlu diperhatikan, RPLN dan RPDN dapat diperlakukan sebagai barang impor/ekspor sementara sepanjang memenuhi 3 ketentuan berikut:
