Merger, Bagaimana Nasib Kredit Pajak dari Perusahaan yang Bubar?

Pertanyaan:

PERKENALKAN, saya Laras, manajer keuangan di sebuah perusahaan distribusi di Semarang. Perusahaan kami akan melakukan penggabungan usaha (merger) dengan suatu perusahaan di Bekasi (sebut saja PT B). Dalam hal ini, perusahaan kami akan menjadi surviving entity. Sementara itu, PT B yang akan menggabungkan diri. Adapun merger direncanakan efektif pada pertengahan tahun pajak berjalan serta dengan mengajukan permohonan penggunaan nilai buku.

Selama ini PT B telah menyetor angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan dan juga dipotong PPh oleh sejumlah pelanggannya. Pertanyaan saya, bagaimana status kredit PPh dari PT B sebagai perusahaan yang akan berakhir di tengah tahun?

Laras, Semarang.

Jawaban:

TERIMA kasih atas pertanyaannya, Ibu Laras. Kredit pajak pada hakikatnya merupakan hak yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak terutangnya. Hak ini timbul jika wajib pajak badan telah membayar berbagai kewajiban pajak di muka (misalnya PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, hingga angsuran PPh Pasal 25).

Mengingat kredit pajak mengurangi jumlah pajak terutang maka hak tersebut baru bisa diutilisasi saat perusahaan menghitung PPh terutangnya dalam SPT Tahunan PPh badan.

Lantas, apakah PT B dapat memanfaatkan kredit pajaknya? Singkatnya, bisa.

Perlu dipahami bahwa meski menggabungkan diri di tengah tahun, PT B tetap diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan. Namun, tidak seperti SPT Tahunan pada umumnya yang dilaporkan untuk satu tahun pajak penuh, SPT tahunan PT B dilaporkan untuk suatu bagian tahun pajak sebagaimana disinggung dalam penjelasan atas Pasal 3 ayat (1) UU KUP.

Anggaplah merger perusahaan Ibu dan PT B terjadi efektif pada 1 Juli. Dengan begitu, bagian tahun pajak saat PT B masih ada (1 Januari sampai 30 Juni) tetap perlu dilaporkan dalam SPT Tahunan. Di sinilah kredit pajak dapat digunakan PT B.

Namun, apakah kredit pajak dalam konteks penggabungan usaha hanya dapat dimanfaatkan melalui jalur umum tersebut?

Menariknya, ketentuan pajak di Indonesia seolah membuka alternatif lain, yakni mengalihkan kredit pajak PT B langsung kepada surviving entity, terutama pada transaksi yang menggunakan nilai buku.

Perspektif Hukum dan Akuntansi

Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu perspektif di luar ketentuan pajak.

Mengacu pada Pasal 122 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), penggabungan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Berakhirnya perseroan tersebut diiringi dengan beralihnya aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri (dalam hal ini PT B) kepada perseroan yang menerima penggabungan (dalam hal ini perusahaan Ibu) karena hukum.

Lantas, apa kaitannya dengan status kredit pajak pada kasus ini? Dari perspektif akuntansi, kredit pajak (pajak dibayar di muka) secara umum dicatatkan sebagai aktiva.

Alhasil, dalam proses penggabungan, kredit pajak (sebagai aktiva) ikut beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan (perusahaan Ibu) sesuai Pasal 122 UU PT.

Apakah logika hukum dan akuntansi ini selaras dengan ketentuan pajak?

Ketentuan Pajak

Pada dasarnya, UU PPh maupun UU KUP tidak mengatur secara spesifik mengenai bisa atau tidaknya kredit pajak dialihkan kepada entitas lain dalam proses penggabungan usaha.

Secara teknis, klaim kredit pajak dilakukan dengan mengisi Lampiran 3 pada SPT PPh badan. Dalam lampiran tersebut, salah satu kolom yang perlu diisi adalah nomor bukti pemotongan atas PPh yang telah dipotong/dipungut.

Nomor bukti tersebut tentunya terkait dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) PT B. Artinya, kredit pajak melekat pada PT B sebagai entitas yang teridentifikasi oleh otoritas pajak sebagai pihak yang dipotong/dipungut.

Apakah berarti kredit pajak terus melekat dengan PT B?

Dalam konteks ini, Pasal 404 ayat (6) PMK 81/2024 mengatur bahwa pelunasan PPh tahun pajak berjalan melalui pembayaran, pemotongan, dan/atau pemungutan sebelum dilakukannya penggabungan usaha dari “wajib pajak badan dalam negeri yang mengalihkan harta”, dapat dipindahbukukan menjadi pelunasan PPh tahun berjalan dari “wajib pajak yang menerima pengalihan”.

Perlu digarisbawahi bahwa pasal tersebut berada dalam satu bagian dengan aturan mengenai penggunaan nilai buku. Oleh karena itu, secara konservatif, pemindahbukuan ini hanya dapat dimanfaatkan apabila penggabungan usaha menggunakan nilai buku.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat opsi bagi PT B untuk mengalihkan kredit pajaknya kepada perusahaan Ibu melalui mekanisme yang disebut pemindahbukuan (Pbk). Untuk itu, perlu diperhatikan terlebih dahulu ketentuan terkait mekanisme tersebut.

Pemindahbukuan

Sesuai Pasal 1 angka 108 PMK 81/2024, pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Mudahnya seperti memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lain. Uangnya tidak ditarik, hanya catatan atas kepemilikannya yang berpindah.

Sesuai Pasal 108 PMK 81/2024, Pbk dapat dilakukan melalui permohonan wajib pajak ataupun secara jabatan.

Jika dilakukan dengan permohonan, Pasal 109 ayat (1) PMK 81/2024 mengatur empat cakupan alasan permohonan, yaitu:

1. penggunaan deposit pajak;
2. pembayaran PPh atas pengalihan tanah dan/atau bangunan yang belum dilakukan penelitian;
3. penyetoran di muka bea meterai yang belum digunakan; dan
4. jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak terutang.

Penggabungan usaha sejatinya tidak disebut sebagai alasan tersendiri dalam ketentuan di atas. Kendati begitu, Pasal 109 ayat (7) PMK 81/2024 seolah memungkinkan permohonan Pbk dilakukan berkaitan dengan penggabungan usaha.

Ketentuan tersebut mengatur mengenai waktu permohonan Pbk bagi wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha. Dalam hal wajib pajak melakukan penggabungan usaha, permohonan Pbk atas pembayaran dan penyetoran pajak yang mencantumkan NPWP dari wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha diajukan paling lama sebelum penghapusan NPWP dari wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha.

Namun, ada catatan administratif yang perlu diperhatikan. Pasal 109 ayat (5) PMK 81/2024 mengatur bahwa permohonan Pbk diajukan oleh wajib pajak yang identitasnya tertera dalam bukti pembayaran.

Ketentuan ini relatif mudah diterapkan pada angsuran PPh Pasal 25 yang disetor sendiri oleh PT B dengan NPWP-nya.

Sebaliknya, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang dipotong/dipungut pelanggan disetor oleh pelanggan itu sendiri. Dalam hal ini, NPWP PT B hanya tercantum dalam bukti pemotongan/pemungutan (tidak di bukti pembayaran).

Sayangnya, belum terdapat ketentuan yang lebih terperinci mengenai tata cara Pbk berdasarkan Pasal 404 ayat (6), khususnya atas PPh yang dipotong/dipungut pihak lain. Untuk itu, koordinasi dengan otoritas pajak perlu dilakukan sejak awal, sebelum NPWP PT B dihapus.

Sebagai informasi tambahan, Pbk juga dapat dilakukan secara jabatan oleh otoritas pajak. Dalam hal ini, salah satu cakupannya adalah pemindahbukuan atas deposit pajak (bukan kredit pajak) wajib pajak yang NPWP-nya dihapus karena penggabungan usaha ke wajib pajak hasil penggabungan sesuai Pasal 110 huruf d PMK 81/2024.

Kesimpulan

Terdapat dua kemungkinan status kredit pajak PT B sebagai perusahaan yang berakhir karena menggabungkan diri di pertengahan tahun.

Pertama, kredit pajak tersebut diperhitungkan dengan PPh terutang PT B dalam SPT Tahunan bagian tahun pajak yang dilaporkan dengan NPWP PT B. Kedua, dalam hal penggabungan memperoleh persetujuan penggunaan nilai buku, pelunasan PPh tahun berjalan PT B dapat dipindahbukukan ke surviving entity berdasarkan Pasal 404 ayat (6) PMK 81/2024.

Perlu dicatat bahwa jalur-jalur tersebut perlu diselesaikan sebelum NPWP PT B dihapus. Mengingat tata caranya belum diatur secara terperinci, pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan otoritas pajak sejak awal.

Demikian jawaban yang dapat disampaikan. Semoga membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected]. (dik)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.