KOTA CILEGON

Cegah Kena Sanksi, Wali Kota Ini Ingatkan WP Segera Lapor SPT Tahun

Dian Kurniati
Senin, 05 Februari 2024 | 14.30 WIB
Cegah Kena Sanksi, Wali Kota Ini Ingatkan WP Segera Lapor SPT Tahun

Ilustrasi. 

CILEGON, DDTCNews - Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengingatkan wajib pajak agar patuh melaksanakan kewajiban pajaknya, termasuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023.

Helldy mengatakan wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan. Menurutnya, wajib pajak perlu segera menyampaikan SPT Tahunan 2023 agar terhindar dari sanksi.

"Sampaikan sebelum tanggal 31 Maret 2024 agar tidak terkena sanksi terlambat lapor," katanya dalam video yang diunggah akun Instagram @pajakcilegon, dikutip pada Senin (5/2/2024).

Helldy mengatakan Ditjen Pajak (DJP) telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara online. Dalam hal ini, wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing seperti dirinya.

UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret 2024. Sementara, untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April 2024.

Wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan secara manual maupun online, yakni melalui e-filing atau e-form. Kepada wajib pajak yang baru terdaftar dan ingin melaporkan SPT Tahunan secara online, diharuskan memperoleh electronic filing identification number (EFIN) terlebih dahulu.

Penyampaian SPT Tahunan yang terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Denda terlambat melaporkan SPT Tahunan pada orang pribadi adalah senilai Rp100.000, sedangkan pada wajib pajak badan Rp1 juta.

Selain soal SPT Tahunan, Helldy juga mengajak wajib pajak segera melakukan validasi data nomor induk kependudukan (NIK) pada KTP menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi. Implementasi penuh penggunaan NIK sebagai NPWP bakal dimulai pada 1 Juli 2024, bersamaan dengan penerapan coretax administration system.

Validasi NIK sebagai NPWP akan mempermudah wajib pajak mengakses layanan pajak.

"Jangan lupa untuk segera melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP di laman pajak.go.id," ujarnya. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.