Ibu Kota Nusantara Resmi Punya Anggaran Sendiri, Namanya APBIKN

JAKARTA, DDTCNews - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memiliki anggaran tersendiri seiring dengan diundangkannya UU 21/2023. Anggaran tersebut bernama Anggaran Pendapatan dan Belanja IKN (APBIKN).

Merujuk pada ayat penjelas dari Pasal 24 ayat (1) UU 21/2023, APBIKN adalah rencana keuangan tahunan pemdasus IKN yang ditetapkan oleh kepala otorita IKN.

"Dalam APBIKN, terdapat komponen yang berasal dari transfer APBN yang diprioritaskan untuk dukungan pemberian layanan publik sesuai standar pelayanan minimal," bunyi ayat penjelas dari Pasal 24 ayat (1) UU 21/2023, dikutip pada Kamis (2/11/2023).

Meski sudah ada APBIKN, APBN tetap digunakan oleh Otorita IKN bersama kementerian dan lembaga (K/L) untuk pelaksanaan kegiatan, pembangunan, dan pemindahan IKN.

Seperti APBN, APBIKN terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan IKN terdiri atas pajak daerah khusus IKN, retribusi daerah khusus IKN, pendapatan asli IKN lainnya, pendapatan transfer ke IKN, dan pendapatan lain IKN yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah di IKN serupa dengan pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku pada umumnya di daerah lain sesuai dengan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pajak daerah khusus IKN dan/atau retribusi daerah khusus IKN seperti dimaksud pada ayat (4)," bunyi Pasal 24 ayat (5) UU 21/2023.

Kepala otorita IKN selaku pengelola keuangan daerah khusus IKN berwenang menyusun APBIKN. Nanti, APBIKN ditetapkan setiap tahun dengan peraturan kepala otorita IKN setelah mendapatkan persetujuan presiden dan dibahas bersama DPR.

Persetujuan diberikan setelah RAPBIKN diajukan dan disertai dengan penjelasan serta dokumen pendukungnya kepada presiden.

"Ketentuan mengenai penyusunan APBD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan APBIKN," bunyi Pasal 25 ayat (8) UU 21/2023. (rig)