Tindak Pencucian Uang di Bidang LHK, Pemerintah Bentuk Tim Gabungan

JAKARTA, DDTCNews - Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) membentuk tim gabungan untuk menindak TPPU yang terkait dengan tindak pidana pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK).

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan tim gabungan ini dibentuk berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Ditjen Penegakan Hukum Kementerian LHK.

"Komite TPPU senantiasa mendorong kepada tim gabungan ini untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara nyata dan produktif untuk menangani TPPU dan kejahatan LHK," katanya, Senin (15/5/2023).

Tim gabungan yang dibentuk itu beranggotakan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kementerian LHK dan pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Mahfud meminta tim gabungan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain seperti Polri dan Kejaksaan Agung untuk mendukung penanganan atas TPPU dengan tindak pidana asal di bidang LHK.

"Komite TPPU berharap adanya instrumen penegakan hukum, baik berupa sanksi pidana, sanksi administrasi, maupun gugatan perdata bagi pelaku TPPU yang terkait dengan kejahatan LHK agar lebih bersifat disuasif atau memberikan efek jera," ujarnya.

Dugaan TPPU dengan tindak pidana asal di bidang LHK akan ditindaklanjuti secara proporsional dengan memperhitungkan dampak kerugian terhadap perekonomian negara.

"Sekarang kita sudah masuk secara lebih berani ke kerugian perekonomian negara, bukan hanya kerugian keuangan negara. Ini sudah ada vonisnya yang cukup besar dari pengadilan kemarin," tutur Mahfud.

Sebagai informasi, PPATK telah memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana di bidang LHK atau green financial crime (GFC) sejak tahun lalu. Pada 2022, PPATK telah menghasilkan 31 hasil analisis dan 1 hasil pemeriksaan terkait dengan GFC.

Sementara itu, nominal indikasi GFC yang ditemukan oleh PPATK secara agregat mencapai Rp4,86 triliun. (rig)