BERITA TERKINI
BERLIN, DDTCNews – Pemerintah Jerman telah membahas rancangan Undang-Undang (RUU) anti-penghindaran pajak yang bertujuan untuk memerangi praktik penghindaran pajak, terutama yang dilakukan melalui atau perusahaan cangkang (letter box companies)di negara tax haven.
RUU yang dipicu oleh terkuaknya kasus Panama Papers tahun lalu ini, telah disetujui untuk dibahas oleh Kabinet pada 21 Desember 2016 lalu. RUU ini berisi mengenai kewajiban pelaporan wajib pajak yang lebih ketat dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan keuangan asing dan lembaga keuangan yang mengelola struktur investasi asing untuk klien mereka.
Menteri Keungan Jerman Wolfgang Schäuble mengatakan jika RUU tersebut disahkan, maka wajib pajak akan diwajibkan untuk melaporkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung dalam suatu perusahaan paling sedikit 10% atau saham senilai €150,000 (Rp2,1 miliar), serta dana-dana yang disimpan di luar wilayah Uni Eropa dan European Free Trade Area Association (EFTAA).
“Jerman adalah negara yang keras dalam memerangi penggelapan pajak, penghindaran pajak dan perencanaan pajak. Kami tidak mentoleransi adanya penggelapan pajak melalui perusahaan cangkang di negara tax haven,” ungkapnya seperti di kutip dalam caymancompass.com, Selasa (3/1).
Jika wajib pajak tersebut tidak melaporkan kepemilikan sahamnya maka akan dikenakan denda hingga senilai €25.000 (Rp350 juta). RUU itu juga menempatkan kewajiban pada lembaga-lembaga keuangan untuk melaporkan kepada otoritas keuangan mengenai pengelolaan nama dan keuangan klien di non-Uni Eropa dan non-EFTAA. Jika tidak melakukannya, akan dikenakan denda hingga €50.000 (Rp700 juta).
Selain itu, RUU ini juga menstandarisasi kewajiban pelaporan untuk kepemilikan langsung dan tidak langsung dalam entitas asing dan mensinkronkan batas waktu pelaporan informasi dengan batas waktu pengembalian pajak.
Jika RUU itu telah disetujui oleh parlemen, maka pemerintah Jerman berencana untuk mulai menerapkan pada 1 Januari 2018. Kabinet juga akan mengumumkan bahwa Jerman akan menandatangani instrumen multilateral untuk menyelaraskan perjanjian pajak dengan rekomendasi BEPS OECD.
“Kami juga akan melanjutkan inisiatif G20 untuk kepastian hukum yang lebih besar dalam perpajakan, yang menurunkan risiko terjadinya pajak berganda, sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi internasional,” ujar Schäuble. (Amu)
