Tingkatkan Belanja Pertahanan, Jepang Diusulkan Perluas Basis Pajak

TOKYO, DDTCNews - Panel ahli yang dibentuk oleh pemerintah mengusulkan kepada Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida untuk meningkatkan pajak guna mendanai kebutuhan belanja pertahanan.

Pemimpin panel yang juga mantan Duta Besar Jepang untuk AS Kenichiro Sasae memandang Jepang perlu melakukan reformasi belanja sekaligus memperluas basis pajak guna menutup biaya belanja pertahanan yang diperlukan.

"Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa basis pajak yang luas saat ini diperlukan. Pemerintah perlu berupaya memberikan pemahaman ke masyarakat soal hal tersebut," katanya, dikutip pada Minggu (27/11/2022).

Walau panel ahli mengusulkan adanya perluasan basis pajak, panel tersebut tidak memberikan rekomendasi secara spesifik mengenai kebijakan dan jenis pajak yang dimaksud.

Sasae menyebut panel ahli awalnya mengusulkan peningkatan tarif PPh badan sebagai strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun, panel akhirnya memutuskan untuk tidak mencantum jenis pajak tertentu dalam rekomendasi.

Menurutnya, peningkatan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bukanlah satu-satunya cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Terdapat beragam opsi kebijakan yang dapat dikombinasikan untuk meningkatkan penerimaan.

"Apabila pemerintah tidak kunjung memiliki sumber penerimaan yang stabil untuk 5 tahun ke depan, stabilitas fiskal Jepang akan terdampak," tuturnya seperti dilansir japantimes.co.jp.

Sebagai informasi, Jepang berencana meningkatkan belanja pertahanannya menjadi sebesar 2% dari PDB untuk 5 tahun ke depan.

Rencana peningkatan belanja pertahanan tersebut merupakan respons Jepang atas makin agresifnya langkah-langkah militer yang diambil oleh negara-negara tetangga seperti China, Korea Utara, dan Rusia.

Selama ini, belanja pertahanan Jepang hanya 1% dari PDB setiap tahun. Selain menargetkan belanja pertahanan menjadi 2% dari PDB, Jepang juga berencana bergabung dalam North Atlantic Treaty Organization (NATO) dalam waktu 5 tahun. (rig)