BERITA TERKINI
Ilustrasi.
WASHINGTON D.C., DDTCNews - Usulan pembebasan pajak bahan bakar oleh Partai Demokrat dituding sebagai strategi untuk meningkatkan elektabilitas masing-masing menjelang pemilihan legislatif tahun ini.
Wakil Ketua Fraksi Partai Republik Senat AS John Thune mengatakan partainya tak akan mendukung usulan pembebasan pajak bahan bakar dari Partai Demokrat.
"Saya pikir ini taktik anggota parlemen dari Partai Demokrat yang tahun ini mencalonkan diri kembali dalam pemilihan legislatif," katanya, dikutip pada Minggu (20/2/2022).
Sementara itu, Senator dari Partai Republik John Cornyn mengatakan pajak bahan bakar tidak dapat diberikan fasilitas pembebasan selama setahun. Menurutnya, pajak tersebut penting untuk mendanai pembangunan jalan di AS.
Cornyn mengatakan Pemerintah AS seharusnya mengeluarkan kebijakan yang mampu mendorong produksi bahan bakar migas, bukan justru mengusulkan pembebasan pajak.
"Apa yang dilakukan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir telah merugikan sektor migas. Pemerintah seharusnya mencari solusi untuk mendorong produksi," ujarnya seperti dilansir nbcnews.com.
Untuk diketahui, Partai Demokrat mengusulkan pembebasan pajak bahan bakar hingga akhir tahun ini guna menahan laju inflasi yang terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Pada Januari 2022, inflasi di AS mencapai 7,5%, tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Harga bahan bakar di AS secara rata-rata mencapai US$3,49 per galon. Tahun lalu, harga rata-rata hanya senilai US$2,5 per galon.
Tanpa insentif, tarif pajak bahan bakar yang berlaku sesungguhnya hanya sebesar 18,4 sen per galon. Tarif tersebnut sudah berlaku sejak tahun 1993 dan tidak pernah mengalami kenaikan.
Sebagai catatan, pemilihan legistlatif di AS akan diselenggarakan pada 8 November 2022, terdapat 435 kursi House of Representative dan 34 dari 100 kursi senat yang diperebutkan dalam pemilihan legislatif. (rig)
