BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PARIS, DDTCNews - Prancis dan Italia mendorong Uni Eropa melakukan reformasi fiskal guna memangkas tingkat utang.
Dalam opini yang disampaikan secara bersama, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Italia Mario Draghi menilai kebijakan fiskal harus dirancang sedemikian rupa agar tantangan pandemi dapat direspons tanpa perlu meningkatkan tarif pajak dan memangkas belanja.
Kedua pemimpin pemerintahan tersebut mendorong Uni Eropa untuk menciptakan dan mengimplementasikan reformasi struktural yang terkoordinasi untuk mengurangi utang tanpa mengorbankan belanja yang bersifat strategis seperti riset, infrastruktur, dan pertahanan.
"Tak dimungkiri, kita harus menurunkan tingkat utang pemerintah. Namun, kita tidak bisa melakukan hal tersebut melalui kenaikan pajak atau pemangkasan belanja sosial," tulis Macron dan Draghi dalam opininya pada Financial Times, dikutip Selasa (4/1/2022).
Menurut mereka penyesuaian kebijakan fiskal tidak boleh mengorbankan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kebijakan yang kredibel dan mampu mewujudkan sistem fiskal berkelanjutan bagi Eropa.
Macron dan Draghi menambahkan, ketentuan fiskal Uni eropa seharusnya dapat mengakomodasi kebijakan belanja yang fleksibel, penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara, dan penggunaan utang yang memprioritaskan pembiayaan atas kebutuhan jangka panjang.
Saat ini, menurut kedua tokoh, ketentuan fiskal Uni Eropa sudah terlampau rumit dan seharusnya sudah dirombak sejak sebelum pandemi Covid-19.
"Ketentuan fiskal telah menghambat kinerja pemerintah dalam krisis dan telah gagal dalam memprioritaskan belanja jangka panjang dan kedaulatan yurisdiksi," tulis Macron dan Draghi.
Sebagai catatan, opini bersama oleh Macron dan Draghi ditulis setelah Komisi Uni Eropa mempublikasikan 3 rancangan kebijakan untuk mendorong peningkatan penerimaan, yakni skema pembagian penerimaan dari emissions trading system (ETS) se-Uni Eropa, carbon border tax, dan adopsi pajak minimum global dengan tarif 15%.
Ketiga kebijakan ini diharapkan mulai diimplementasikan pada 2026 dan diekspektasikan akan menghasilkan tambahan penerimaan kurang lebih senilai EUR17 miliar. (sap)
