PHNOM PENH, DDTCNews - Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mendesak otoritas pajak mempercepat reformasi pajak berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Hun Manet menilai AI dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kepatuhan pajak melalui efisiensi administrasi yang selaras dengan praktik internasional. Menurutnya, semua otoritas pajak di dunia juga melakukan reformasi untuk merespons tantangan dan kebutuhan yang terus berkembang.
"Reformasi bukanlah hal yang mudah. Mereformasi dan menerapkannya secara efektif dan konsisten bahkan lebih sulit," katanya, dikutip pada Sabtu (23/5/2026).
Hun Manet mengatakan reformasi pajak memerlukan perencanaan yang cermat untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh negara dan wajib pajak. Bahkan dengan perencanaan yang matang, lanjutnya, langkah reformasi juga tidak akan sepenuhnya terbebas dari risiko.
Dia menjelaskan, reformasi menjadi satu-satunya cara untuk melakukan perbaikan. Meski tidak mungkin selalu berhasil 100%, reformasi harus dilaksanakan untuk memperkuat administrasi dan meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak.
Dalam reformasi tersebut, dia mendorong modernisasi berkelanjutan administrasi pajak menggunakan penggunaan teknologi terkini, khususnya AI dan sistem informasi digital.
Selain itu, Hun Manet memerintahkan otoritas terus melaksanakan tugas pengumpulan pajaknya sekaligus memberikan layanan yang berkualitas tinggi, transparan, efisien, dan efektif kepada wajib pajak.
Secara bersamaan, kualitas SDM perlu diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan untuk memastikan semua pegawai pajak mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang terus berkembang dengan etika, disiplin, dan profesionalisme.
Dilansir khmertimeskh.com, Hun Manet juga menekankan pentingnya menciptakan persaingan yang adil dan perbaikan budaya kepatuhan pajak melalui penegakan hukum yang lebih ketat. (dik)
