BERITA TERKINI
Ilustrasi.
RIYADH, DDTCNews – Pemerintah Arab Saudi tengah mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian tarif PPN yang saat ini sebesar 15% seiring dengan membaiknya perekonomian dan kesehatan fiskal kerajaan.
Menteri Keuangan Arab Saudi Muhammad Al-Jadaan mengatakan perubahan tarif PPN baru akan dipertimbangkan apabila produk domestik bruto (PDB) mulai membaik. Untuk diketahui, tarif PPN sebesar 15% ini sudah berlaku sejak Juli 2020.
"Tarif PPN akan dievaluasi bila target-target telah tercapai, yakni peningkatan PDB dan ekspansi perekonomian," katnya, dikutip pada Minggu (19/12/2021).
Seperti dilansir arabnews.com, bila investor atau wajib pajak merasa keberatan dengan beban pajak yang ditanggungnya, wajib pajak tetap dapat mengajukan keberatan melalui sistem Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA).
Sejalan dengan itu, Pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk menyehatkan kembali APBN. Pada 2022, pemerintah akan merancang surplus APBN. Belanja anggaran ditargetkan hanya SAR955 miliar, sedangkan penerimaan ditargetkan mencapai SAR1,04 triliun.
Dengan demikian, surplus anggaran pada tahun depan diperkirakan akan sekitar SAR90 miliar atau Rp343,36 triliun. Agar target surplus anggaran tersebut tercapai, rata-rata harga minyak mentah harus terjaga setidaknya pada level US$80 per barel.
Meski tarif PPN telah ditingkatkan 3 kali lipat dari 5% ke 15%, pendapatan Arab Saudi masih akan didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari minyak bumi.
Di sisi lain, otoritas pajak Arab Saudi, Zakat, Tax, and Customs Authority (ZATCA) juga mulai mewajibkan pengusaha kena pajak (PKP) untuk menerbitkan faktur pajak secara digital melalui sistem e-invoice bernama 'Fatoorah'. (rig)
