BERITA TERKINI
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin tiba di National Palace untuk pertemuan dengan raja di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (16/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Lim Huey Teng/hp/cfo
KUALA LUMPUR, DDTCNews – Perdana Menteri Malaysia resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
Istana negara dalam pernyataan resminya menyatakan Muhyiddin telah menyampaikan pengunduran diri kepada Raja Al-Sultan Abdullah, Senin (16/8/2021) pagi. Meski demikian, Muhyidin akan tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri sementara.
"Setelah pengunduran diri, raja meminta Muhyiddin mengisi peran sebagai perdana menteri sementara sampai perdana menteri baru ditunjuk," bunyi pernyataan tersebut.
Muhyiddin menyampaikan niatnya mengundurkan diri kepada raja sejak ketidakstabilan politik beberapa bulan lalu. Raja juga belum menyetujui penyelenggaraan Pemilu lantaran pandemi Covid-19 yang mewabah.
Pemerintahan Muhyiddin sudah genting sejak dia dilantik hampir 18 bulan lalu. Dia diangkat sebagai perdana menteri menyusul serangkaian kesepakatan setelah runtuhnya koalisi yang berkuasa pada saat itu.
Namun, dalam beberapa pekan terakhir, koalisi di parlemen yang mayoritas mendukung Muhyiddin juga runtuh. Muhyiddin menghadapi tekanan dari parlemen karena kasus Covid-19 yang terus meningkat walaupun ada pemberlakuan lockdown.
Muhyiddin sempat berpidato dan menyampaikan rencana pengunduran diri karena merasa gagal mempertahankan kepercayaan mayoritas anggota parlemen. Saat itu, dia berharap pemerintahan baru akan segera terbentuk untuk menyelesaikan krisis yang tengah terjadi.
Seperti dilansir theguardian.com, Malaysia tengah menghadapi lonjakan kasus Covid-19 yang lebih parah daripada tahun lalu. Hingga saat ini, pemerintah mencatat lebih dari 1,4 juta kasus Covid-19 dengan 12.000 kematian.
Selama menjabat, Muhyiddin telah meluncurkan sejumlah paket stimulus untuk menangani pandemi dan memulihkan perekonomian negara, termasuk insentif pajak. Beberapa insentif pajak yang masih berlaku misalnya penundaan pembayaran angsuran pajak penghasilan (PPh) badan yang seharusnya dibayarkan secara bulanan.
Pemerintah juga memberikan membebaskan pajak pada pelaku usaha jasa pariwisata dan operator hotel hingga akhir tahun. Selain itu, ada perpanjangan insentif pembebasan pajak penjualan mobil baru hingga Desember 2021 dari yang seharusnya berakhir pada Juni 2021. (kaw)
