INDIA

Hasil Investigasi AS Soal Pajak Digital, Ini Respons India

Muhamad Wildan
Senin, 29 Maret 2021 | 14.47 WIB
Hasil Investigasi AS Soal Pajak Digital, Ini Respons India

Ilustrasi. 

NEW DELHI, DDTCNews – India menegaskan skema pajak digital atau equalization levy yang berlaku atas e-commerce asing tidak bersifat diskriminatif.

Merespons ancaman retaliasi dari US Trade Representative (USTR), 2 pejabat pemerintahan di India mengatakan equalization levy perlu dikenakan untuk menciptakan level playing field antara e-commerce asing dan e-commerce yang memiliki kehadiran fisik di India.

"Semua e-commerce di India membayar pajak, tetapi mereka yang tidak memiliki kehadiran fisik di India faktanya menerima penghasilan yang besar dan sama sekali tidak membayar pajak," ujar salah satu pejabat, dikutip dari hindustantimes.com pada Senin (29/3/2021).

Dengan tujuan tersebut, equalization levy diberlakukan. Adapun tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 2%. Pajak berlaku untuk e-commerce yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan atau significant economic presence di India.

Seperti diketahui, USTR telah menarik kesimpulan pajak digital yang dikenakan oleh 6 negara, yakni Austria, India, Italia, Spanyol, Turki, dan Inggris. Pajak digital itu dinilai tidak sejalan dengan ketentuan pajak internasional. Pengenaannya disebut diskriminatif terhadap perusahaan AS.

Sejalan dengan prosedur investigasi Section 301, USTR membuka peluang untuk menerapkan kebijakan retaliasi berupa pengenaan bea masuk tambahan atas produk-produk yang diimpor AS dari India.

Berdasarkan pada catatan USTR, total equalization levy yang dibayar perusahaan AS kepada otoritas pajak India diperkirakan mencapai US$55 juta per tahun.

Sebagai respons atas pengenaan equalization levy tersebut, USTR mengusulkan pengenaan tarif sebesar 25% atas total impor AS dari India. Meski demikian, USTR masih belum memerinci produk impor yang akan dikenai tarif tambahan.

USTR sendiri telah membuka ruang bagi stakeholder untuk memberikan masukan dan komentar mengenai retaliasi ini. Stakeholder dapat memberikan keterangan mengenai beban pajak digital di India, persentase kenaikan bea masuk yang ideal, serta produk yang dirasa perlu dikenai bea masuk tambahan. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.