BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTCNews)
SAN JOSE, DDTCNews – Rumah produksi film internasional yang memilih Kosta Rika sebagai tempat proyeknya bakal mendapatkan manfaat pajak atau tax benefit dan insentif lainnya dari Pemerintah Kosta Rika.
Anggota DPR Carlos Ricardo Benavides mengusulkan rencana tersebut melalui rancangan undang-undang (RUU) 22.034. Inisiatif tersebut bertujuan untuk menjadikan Kosta Rika sebagai destinasi pembuatan film.
“Proyek internasional ini akan memungkinkan Kosta Rika bersaing dengan negara-negara lain di dunia yang setiap tahun menarik perusahaan produksi dan jaringan yang membuat film dan serial streaming,” tuturnya, dikutip Kamis (19/11/2020)
Benavides menambahkan kebijakan tersebut memungkinkan penciptaan lapangan kerja, peningkatan rantai produksi lokal, dan sumber pendapatan baru bagi negara. Selain itu, kemunculan Kosta Rika dalam sebuah film sekaligus dapat menjadi ajang promosi pariwisata.
“Tujuan kami selagi mereka berada di negara ini, mereka akan meningkatkan rantai produksi lokal, mempekerjakan sumber daya terampil di Kosta Rika dan meningkatkan konsumsi layanan wisata seperti hotel, persewaan kendaraan, dan restoran,” katanya.
Benavides menerangkan usulan kebijakan itu menawarkan delapan manfaat. Pertama, pembebasan total dari pajak penghasilan. Kedua, pengembalian seluruh pajak yang menjadi bagian dari impor permanen atas barang untuk pembuatan film ke wilayah Kosta Rika.
Ketiga, pembebasan seluruh pajak, retribusi, tarif, atau kontribusi atas impor sementara yang dibebankan pada peralatan, suku cadang, pakaian, tata rias, dekorasi, dan material teknis yang diperlukan untuk proyek.
Keempat, pihak yang ditugasi memasukkan bahan, peralatan, atau pakaian proyek, bagasinya akan difasilitasi sehingga tidak perlu membayar pajak atau biaya lainnya. Kelima, pengembalian PPN 100% atas pembelian barang dan jasa lebih dari US$500.000,00.
Keenam, pembebasan dari pajak penghasilan atau pajak lainnya atas keuntungan dari orang pribadi yang tidak berdomisili di Kosta Rika. Ketujuh, pemerintah kota dapat mengizinkan pembebasan biaya dan royalti kepada perorangan atau badan hukum yang termasuk penerima fasilitas ini.
Kedelapan, pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas dalam pemberian izin atau otorisasi yang diperlukan untuk pengembangan kegiatan pembuatan film. Selain itu, fasilitas terkait dengan migrasi untuk orang asing juga akan ditetapkan.
Seperti dilansir thecostaricanews.com, cakupan proyek yang mendapatkan fasilitas berlaku untuk film pendek dan panjang, dokumenter, serial, dan novel, reality show, special events, audiovisual marketing pieces, video clip, program, dan/atau bagian dari hal sejenis, layanan pascaproduksi serta gambar dan animasi digital. (rig)
