BERITA TERKINI
CHISINAU, DDTCNews - Pemerintah Moldova memutuskan untuk menunda pengenaan PPN atas impor paket e-commerce bernilai di bawah EUR150 atau sekitar Rp2,99 juta.
Menteri Keuangan Andrian Gavrilita mengatakan PPN atas impor paket e-commerce bernilai murah baru akan diterapkan pada 1 Oktober 2026, mundur dari rencana awal 1 Juli 2026. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan uji coba sistem pada musim gugur ini sebelum memberlakukannya secara penuh.
"Tujuan kami bukanlah untuk terburu-buru mengumpulkan dana. Sebaliknya, kami ingin menerapkan sistem ini dengan cara yang seakurat dan senyaman mungkin bagi masyarakat," katanya, dikutip pada Sabtu (11/4/2026).
Rencana pengenaan PPN tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya impor barang murah asal China seperti dari platform Temu dan Shein.
Pemerintah berencana untuk mengadopsi model yang digunakan di Uni Eropa, yang mengharuskan platform komersial mendaftar dalam sistem khusus yang memungut PPN pada saat pembayaran. Dengan demikian, PPN akan langsung termasuk dalam jumlah yang dibayarkan secara online untuk sebuah produk.
"Dalam kasus di mana platform tersebut tidak terdaftar, pembayaran akan diproses melalui operator pos, sehingga menghilangkan langkah-langkah tambahan," ujar Gavrilita.
Gavrilita menyebut para pelaku usaha internasional telah diberitahu tentang rencana pemungutan PPN tersebut, dan sejauh ini tidak ada penolakan. Namun, pendaftaran sebagai pemungut PPN baru akan dimulai setelah kerangka hukum disetujui dan sistemnya siap.
Data resmi menunjukkan platform Temu menjadi sumber utama pemesanan online di kalangan warga Moldova. Pada 2025, sekitar 80% paket yang diangkut oleh Pos Moldova berasal dari platform tersebut.
Dilansir radiomoldova.md, tren pengenaan pajak pada impor paket bernilai rendah juga semakin populer di negara-negara Uni Eropa. Menteri keuangan negara-negara Uni Eropa telah menghapus ambang batas EUR150 untuk pembebasan bea masuk.
Beberapa negara juga telah menerapkan langkah-langkah khusus seperti Rumania yang mengenakan bea masuk sebesar EUR5 untuk setiap paket bernilai di bawah EUR150 yang datang dari luar Uni Eropa, mulai 1 Januari 2026.
Menurut otoritas Eropa, lebih dari 4 miliar paket yang tidak dikenakan pajak masuk ke kawasan tersebut pada tahun lalu, yang banyak di antaranya berisi produk yang gagal memenuhi standar keamanan. Kondisi tersebut kemudian memicu kebijakan penghapusan pengecualian bea masuk dan PPN. (dik)
