Peraturan Baru Menteri Keuangan Soal Rush Handling, Download di Sini!

Jumat, 10 Mei 2024 | 11.30 WIB

Ukuran Teks

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengubah ketentuan mengenai pelayanan segera (rush handling). Perubahan ketentuan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 26/2024.

Perubahan ketentuan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan dan pengawasan rush handling. Perubahan juga dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi proses bisnis pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan rush handling.

“Pelayanan segera (rush handling) adalah pelayanan kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera dikeluarkan dari kawasan pabean,” bunyi Pasal 1 angka 4 PMK 26/2024, dikutip pada Jumat (10/5/2024).

BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1)

Pasal 1
Berisi definisi sejumlah istilah yang terdapat dalam peraturan ini.

**BAB II RUANG LINGKUP PELAYANAN SEGERA (RUSH HANDLING)** (Pasal 2-4)

Pasal 2
Berisi ketentuan yang menyatakan barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara (TPS) sebagai barang impor untuk dipakai dengan rush handling, sebelum diajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau PIB Khusus (PIBK).
Adapun untuk dapat mengeluarkan barang dengan rush handling, importir menyampaikan dokumen pelengkap pabean dan menyerahkan jaminan kepada kantor pabean.
Pasal 3 (Perubahan)
Berisi ketentuan yang memerinci karakteristik, bentuk, dan jenis barang impor yang dapat diberikan rush handling. Adapun barang yang dapat diberikan rush handling harus memiliki karakteristik tertentu, seperti peka kondisi dan/atau peka waktu.
Melalui PMK 26/2024, Kementerian Keuangan menambah 3 jenis barang baru yang dapat diberikan rush handling. Simak ‘Jenis Barang yang Dapat Layanan Rush handling Ditambah, Apa Saja?’.
Pasal 4
Berisi ketentuan yang mengatur larangan dan pembatasan (lartas) tetap berlaku terhadap barang yang mendapatkan rush handling.

BAB III PENGELUARAN DARI KAWASAN PABEAN (Pasal 5-9)

Pasal 5
Berisi ketentuan tentan pengajuan permohonan untuk memperoleh rush handling. Importir perlu mengajukan permohonan tersebut kepada kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk di tempat pemasukan barang dengan melampirkan dokumen pelengkap pabean.
Pasal 6 (Perubahan)
Berisi ketentuan yang mengharuskan penyerahan jaminan untuk dapat memperoleh rush handling. Perubahan yang ada dalam pasal ini terkait dengan penyesuaian jumlah jenis barang yang dapat memperoleh rush handling.
Pasal 7 (Perubahan)
Berisi ketentuan penyerahan jaminan kepada kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk. Jumlah jaminan yang diserahkan paling sedikit sebesar bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, dan/atau PPh Pasal 22 yang terutang.
Melalui PMK 26/2024, Kementerian Keuangan memperjelas bentuk dan jenis jaminan yang dapat digunakan dalam rangka permohonan rush handling.
Pasal 8 (Perubahan)
Berisi ketentuan yang menyatakan barang impor dengan rush handling yang telah diserahkan jaminannya akan dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Melalui PMK 26/2024, Kementerian Keuangan menambahkan pemeriksaan fisik tersebut dilakukan secata selektif berdasarkan manajemen risiko.
Pasal 9 (Perubahan)
Berisi ketentuan jangka waktu pemberian persetujuan pengeluaran barang impor dengan rush handling berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.
Melalui PMK 26/2024, Kementerian Keuangan menegaskan persetujuan pengeluaran tersebut diberikan paling lama 2 jam. Pada PMK yang sebelumnya, persetujuan tersebut diberikan dalam jangka waktu 2 jam.

**BAB IV PENYELESAIAN PELAYANAN SEGERA (RUSH HANDLING)** (Pasal 10-14)

Pasal 10
Berisi ketentuan yang mengharuskan importir yang telah mendapat rush handling harus menyelesaikan kewajiban pabean dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan pengeluaran barang.
Pasal 11
Berisi ketentuan yang memberikan mandat kepada pejabat bea dan cukai untuk menetapkan tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, cukai dan/atau pajak dalam rangka impor (PDRI) yang seharusnya dibayar oleh importir.
Pasal 12 (Perubahan)
Berisi ketentuan pengembalian dan klaim jaminan. Adapun apabila importir yang telah memenuhi kewajiban pabean maka dapat mengajukan pengembalian atas jaminan yang telah diserahkan.
Namun, dalam hal importir tidak memenuhi kewajiban pabean dalam jangka waktu 7 hari maka Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pencairan atau klaim jaminan yang telah diserahkan
Pasal 13
Berisi ketentuan yang menegaskan permohonan pengeluaran barang dengan rush handling yang telah disetujui pengeluarannya akan diperlakukan sebagai pemberitahuan pabean impor yang sah.
Pasal 14 (Perubahan)
Berisi ketentuan terkait dengan sanksi. Adapun importir yang tidak memenuhi kewajiban pabean dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal persetujuan pengeluaran barang akan dikenakan sanksi 10% dari bea masuk yang wajib dilunasi.
Selain itu, permohonan rush handling berikutnya atas importir tersebut tidak akan dilayani selama 60 hari. Apabila dibandingkan dengan PMK sebelumnya, PMK 26/2024 hanya mengubah nomenklatur tetapi isi ketentuannya masih sama.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN (Pasal 15-18)

Pasal 15
Berisi ketentuan pengeluaran barang impor eksep. Simak ‘Apa Itu Barang Impor Eksep?’.
Pasal 15A (Penambahan)
Berisi ketentuan yang memperkenankan pemberian persetujuan pengeluaran barang sebagian tanpa pengajuan permohonan pengeluaran sebagian.
Pasal 16
Berisi ketentuan permintaan jaminan tambahan apabila perjabat bea dan cukai mendapat informasi yang cukup.
Pasal 17
Berisi ketentuan yang memerinci jenis-jenis formulir yang digunakan dalam pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan rush handling.
Pasal 18
Berisi ketentuan yang menyebutkan tata cara terkait dengan pengeluaran dan peyelesaian barang impor dengan rush handling serta penyelesaian abrang impor eksep terdapat pada lampiran PMK 74/2021.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 19)

Pasal 19
Berisi ketentuan peralihan dari PMK 148/2007 ke PMK 74/2021.

BABI VII KETENTUAN PENUTUP (Pasal 20-21)

Pasal 20
Berisi ketentuan yang mencabut PMK 148/2007. Adapun PMK tersebut merupakan PMK mengenai rush handling yang berlaku sebelum PMK 74/2021.
Pasal 21
Berisi ketentuan waktu berlakunya PMK 74/2021.

Selain mengubah 7 pasal dan menyisipkan 1 pasal baru PMK 74/2021 (dalam Pasal I), PMK 26/2024 turut memuat adanya Pasal II. Pasal ini menyebutkan sanksi denda belum dikenakan terhadap importir yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban pabean atas importasi dengan rush handling yang dilakukan sebelum berlakunya PMK 26/2024.