BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PANDEGLANG, DDTCNews - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang memanggil puluhan kepala desa di Kabupaten Pandeglang menyusul belum adanya tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejari Pandeglang Taufik Hidayat mengatakan lebih dari 40 kepala desa tak kunjung melaksanakan rekomendasi BPK dalam hasil pemeriksaan.
"Dipanggilnya para kades terkait dengan kewajiban seperti pajak yang belum dibayarkan atau adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga uang harus dikembalikan ke kas negara," katanya, dikutip pada Minggu (5/9/2021).
Taufik menuturkan kepala desa yang dipanggil memiliki waktu 14 hari untuk segera menyelesaikan tunggakan pajak atau mengembalikan kelebihan pembayaran yang tidak sesuai dengan rancangan anggaran biaya (RAB).
"Jika belum menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan batas waktu, berkas LHP BPK tersebut akan dilimpahkan ke Kepala Seksi Pidana Khusus atau Kasiintel Kejari Pandeglang untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya seperti dilansir wartabanten.id.
Selain kepala desa yang telah dipanggil, Kejari mengungkapkan masih terdapat ratusan kepala desa yang akan dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana desa dan alokasi dana desa.
"Kalau ditotal ada lebih dari 100 kepala desa yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan klarifikasi terkait temuan-temuan tersebut," tutur Taufik.
Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Pandeglang Iskandar menuturkan pihaknya telah menyerahkan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum (APH). Hal ini sejalan dengan MoU yang telah ditandatangani oleh Pemkab Pandeglang dengan Kejari Pandeglang.
"Jika temuan tidak ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan sampai batas waktu maka secara otomatis akan dilimpahkan ke pihak APH. Mudah-mudahan dengan cara ini efektif," katanya. (rig)
