Pemprov Bebaskan Warga Desil 1–4 Bebas dari Tunggakan Pajak Kendaraan

MAMUJU, DDTCNews - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar program pembebasan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi masyarakat yang termasuk dalam kelompok desil 1–4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengatakan program relaksasi PKB berlaku mulai 19 Oktober hingga 30 November 2026. Menurutnya, keringanan pajak kendaraan kali ini ditujukan bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin.

"Melalui program ini, masyarakat yang memenuhi kriteria desil 1–4 berdasarkan DTSEN berhak mendapatkan pembebasan 100% denda PKB dan pembebasan 100% tunggakan PKB," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (12/11/2026).

Selain untuk kelompok desil 1–4, Pemprov Sulawesi Barat juga menyiapkan keringanan pajak kendaraan bagi masyarakat umum.

Keringanan tersebut berupa diskon 50% atas PKB tahun pertama. Namun, fasilitas ini hanya berlaku bagi kendaraan yang dimutasi dari luar daerah dengan kode pelat non-DC menjadi pelat DC.

"Ketentuan itu berlaku untuk masyarakat umum dan tidak termasuk kendaraan dinas," kata Suhardi.

Suhardi menambahkan bahwa pemilik kendaraan yang ingin memanfaatkan program tersebut harus memastikan kendaraannya terdaftar atas nama wajib pajak yang bersangkutan, sesuai dengan identitas pada KTP.

Dia menjelaskan program relaksasi pajak kendaraan ini bertujuan untuk meringankan beban finansial warga Sulawesi Barat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB.

"Manfaatkan kesempatan ini dan segera selesaikan kewajiban pajak kendaraan Anda sesuai ketentuan yang berlaku," imbau Suhardi. (rig)