BERITA TERKINI
Ilustrasi. Sejumlah wisatawan berkunjung ke Pantai Kuta, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Minggu (15/8/2021). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/wsj.
PRAYA, DDTCNews - Pemkab Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaku menerima pengajuan permintaan relaksasi pajak daerah dari pengelola Bandara Internasional Lombok yaitu PT Angkasa Pura I.
Bupati Lombok Tengah Pathul Bahri mengatakan permohonan kembali dari pengelola Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) ini dilatarbelakangi dampak pandemi yang berlanjut pada tahun ini.
"Mau tidak mau harus kita maklumi, karena ini dampak dari pandemi Covis-19," katanya, dikutip pada Senin (16/8/2021).
Bupati Pathul menjelaskan setoran pajak daerah dari AP I BIZAM pada situasi normal mencapai Rp1,8 miliar ke kas Pemkab Lombok Tengah. Tahun lalu, perseroan mengajukan permohonan penurunan target setoran menjadi Rp1,2 miliar.
Tahun ini, perusahaan memproyeksikan penurunan pembayaran pajak kepada pemkab hanya Rp600 juta. Menurut bupati, penyampaian penurunan target setoran pajak tersebut menjadi gambaran kegiatan pariwisata yang belum pulih.
Hal tersebut menjadi penyebab anjloknya setoran pendapatan asli daerah (PAD) dari kegiatan pariwisata. Pathul menyampaikan penurunan kegiatan pariwisata tahun ini lebih buruk dibandingkan dengan tahun fiskal 2020.
Untuk itu, pemerintah mencari sumber alternatif bagi PAD selain dari setoran pajak sektor pariwisata. Salah satunya adalah dari pengelola kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika.
KEK Mandalika terdiri dari dua entitas usaha besar yaitu PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA). Selain itu, masih ada opsi mendapatkan pinjaman dari BUMN Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menambal penurunan PAD dan pemangkasan dana transfer ke daerah.
"Dari informasi yang saya terima tersedia dana di SMI itu sebesar Rp 15 triliun," tuturnya seperti dilansir Lombok Post. (rig)
