BERITA TERKINI
pontianak.jpg&w=3840&q=75)
Ilustrasi. Petugas kesehatan melakukan tes usap (swab test) terhadap guru di SMUN 4 Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (1/8/2020). Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar melakukan tes diagnostik cepat (rapid test) terhadap siswa kelas XII serta tes usap (swab test) terhadap guru dan pegawai sekolah di sekolah tersebut untuk mempersiapkan lingkungan belajar bebas COVID-19. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/hp.
PONTIANAK, DDTCNews – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji berencana menerapkan sanksi untuk pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya yang tidak patuh mengirim sampel uji usap atau swab test pasien Covid-19.
Sutarmidji mengatakan sanksi yang tengah dipikirkannya yakni berupa penundaan transfer dana bagi hasil (DBH) pajak pada setiap pemerintah kabupaten/kota yang bandel. Dia berharap sanksi itu bisa meningkatkan kedisiplinan kepala daerah menyetorkan sampel swab test agar penyebaran virus Corona segera tertangani.
"Saya bisa berikan beberapa sanksi, misalnya menunda transfer bagi hasil pajak. Saya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah akan lakukannya. Mau marah, mau merajuk, silakan. Saya tidak akan pernah kendor soal Covid,” katanya, dikutip Selasa (18/8/2020).
Sutarmidji berencana mewajibkan pemerintah kabupaten/kota menyetorkan 200 sampel swab test pasien yang terkena virus Corona setiap pekan. Jika target tersebut tidak dipenuhi, transfer DBH pajak daerahnya akan ditunda.
DBH pajak yang dimaksud terdiri atas DBH pajak bumi dan bangunan (PBB), DBH pajak penghasilan (PPh), dan DBH cukai hasil tembakau (CHT). DBH PBB berasal dari penerimaan PBB yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
Sementara DBH PPh berasal dari penerimaan PPh, yakni PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29. Adapun DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada daerah penghasil tembakau.
Menurut Sutarmidji, ketentuan mengenai sanksi penundaan transfer DBH pajak itu akan termuat dalam peraturan gubernur (pergub). Dia juga akan berkonsultasi terlebih dulu kepada Kapolda dan Pangdam mengenai rencana pengenaan sanksi penundaan transfer DBH pajak tersebut.
Sutarmidji menargetkan pergub tersebut rampung pekan depan. Menurutnya, kebijakan itu juga sejalan dengan Instruksi Presiden No.6/2020 yang meminta setiap kepala daerah membuat kebijakan untuk menekan penularan virus Corona di wilayah masing-masing.
Dia menjelaskan pengumpulan minimum 200 sampel swab setiap pekan oleh masing-masing kabupaten/kota akan digunakan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kalbar dalam menganalisis perkembangan virus Corona di provinsi tersebut.
Di sisi lain, Sutarmidji menilai ketentuan penyetoran sampel swab test tersebut sangat penting untuk mengantisipasi wacana Kementerian Perhubungan yang ingin menghapus kewajiban rapid test untuk penumpang pesawat terbang.
"Kalau begitu, saya minta untuk harus swab. Kan beda rapid test dengan swab," ujarnya, seperti dilansir Kalbaronline.com. (kaw)
