BERITA TERKINI
SELONG, DDTCNews - Wakil Bupati Lombok Timur Muhammad Edwin Hadiwijaya mengungkapkan tantangan terbesar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) bukan terletak pada minimnya potensi daerah. Menurutnya, tantangan terbesar justru berasal dari lemahnya koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD.
Kondisi tersebut menyebabkan potensi pendapatan daerah belum tergarap maksimal. Padahal, Lombok Timur dinilai memiliki sumber PAD yang cukup besar dari berbagai sektor, seperti pariwisata, perdagangan dan jasa, pasar daerah, perikanan dan kelautan, pertanian, retribusi pelayanan umum, pemanfaatan aset daerah, hingga layanan usaha daerah.
“Sinkronisasi data dan kolaborasi antar OPD menjadi kunci utama peningkatan PAD,” tegas Edwin, seperti dikutip pada Minggu (17/5/2026).
Ia menilai selama ini setiap OPD masih berjalan sendiri-sendiri dalam mengelola potensi pendapatan daerah. Akibatnya, validitas data sering tidak sinkron dan pengawasan terhadap objek pajak maupun retribusi belum berjalan optimal.
Selain lemahnya koordinasi antar-OPD penghasil PAD, Edwin juga menyoroti faktor lain penghambat optimalisasi PAD. Mulai dari basis data pajak dan retribusi yang belum terintegrasi, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, digitalisasi pelayanan yang belum maksimal, hingga lemahnya sistem pengawasan.
Namun dari seluruh tantangan tersebut, Edwin menilai persoalan koordinasi antar OPD menjadi hambatan paling serius. Untuk itu, penguatan sinergi antar OPD juga menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan PAD yang lebih efektif dan terukur.
Selain itu, penguatan tata kelola PAD juga diperlukan. Penguatan itu dilakukan melalui integrasi dan validasi data potensi pendapatan daerah, digitalisasi sistem pemungutan dan pelaporan, intensifikasi pajak dan retribusi, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru.
Edwin juga mengingatkan penguatan PAD bukan sekadar mengejar peningkatan angka penerimaan daerah. Menurutnya, penguatan PAD juga berarti berupaya membangun kemandirian fiskal daerah di tengah masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat.
“Optimalisasi PAD bukan semata mengejar angka penerimaan, tetapi membangun fondasi kemandirian daerah untuk kesejahteraan masyarakat Lombok Timur,” kata Edwin, seperti dilansir wartalombok.pikiran-rakyat.com. (sap)
