Ilustrasi.
PEKANBARU, DDTCNews - Gubernur Riau Abdul Wahid memerintahkan jajarannya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Abdul mengatakan tren penerimaan pajak daerah dalam beberapa tahun terakhir justru relatif stagnan pada kisaran Rp1,5 triliun, bahkan menurun. Selain itu, kinerja pajak daerah juga kerap tidak mampu mencapai target yang ditetapkan.
"Kita harus berinovasi. Cari cara-cara baru untuk meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan air permukaan. Ini 2 sektor yang masih bisa kita gali potensinya," katanya, dikutip pada Jumat (21/3/2025).
Abdul menuturkan inovasi diperlukan untuk memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satunya, menyediakan pelayanan pajak daerah yang lebih mudah diakses seperti metode safari atau door to door.
Menurutnya, Bapenda perlu lebih sering berkeliling ke tempat keramaian agar masyarakat mudah membayar pajak. Misal, ke kantor kepala desa secara terjadwal dan ke masjid-masjid setiap Jumat.
Dia pun sempat mengunjungi lokasi pelayanan pembayaran pajak di Samsat Simpang Tiga. Namun demikian, pelayanan yang diberikan dinilai belum mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak.
Di sisi lain, persyaratan administrasi pembayaran pajak daerah juga turut menjadi sorotan. Seiring dengan pemanfaatan teknologi digital, Bapenda dan Samsat semestinya tidak lagi mensyaratkan KTP asli saat melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor.
"Saya tidak mau lagi dengar ada kata-kata mau bayar pajak saja susah," ujar Abdul seperti dilansir potret24.com.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Riau Evarefita menyebut realisasi penerimaan pajak daerah hingga 19 Maret 2025 mencapai Rp566 miliar atau 15,21% dari target Rp3,7 triliun.
Pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi senilai Rp206 miliar atau 23%, sedangkan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp116 miliar atau 13,32%.
Setelahnya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) telah terealisasi Rp232 miliar atau 17,56%, serta pajak air permukaan Rp11 miliar atau 21,49%. (rig)