BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PONTIANAK, DDTCNews – Pemkot Pontianak, Kalimantan Barat mulai mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) 2024 kepada wajib pajak.
Sekretaris Bapenda Kota Pontianak Mahardika Sari mengatakan terdapat penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif PBB-P2 seiring dengan implementasi UU HKPD. Meski demikian, lanjutnya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas peningkatan NJOP.
"Jika ditemui ketidaksesuaian atas NJOP tanah maupun bangunan, masyarakat dapat mengajukan peninjauan kembali melalui aplikasi LIHAI PBB dengan cara login melalui tautan eponti.pontianak.go.id," katanya, dikutip pada Selasa (30/4/2024).
Tahun ini, lanjut Mahardika, pemkot mulai melaksanakan perubahan penentuan dasar pengenaan pajak (DPP) berdasarkan UU HKPD dan PP 35/2023. Untuk PBB-P2 di Pontianak, DPP-nya ditetapkan 50% dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.
Dia menjelaskan Bapenda telah mendistribusikan 46.074 lembar SPPT PBB-P2. Distribusi SPPT PBB-P2 dilaksanakan dengan melibatkan kantor kecamatan dan kelurahan, serta diteruskan oleh petugas RT.
Wajib pajak yang telah menerima SPPT diimbau segera membayar PBB-P2 melalui laman eponti.pontianak.go.id. Informasi mengenai tunggakan pajak juga dapat dicek pada kanal LIHAI PBB dan menu ketetapan/piutang PBB-P2.
Apabila ditemukan kendala atau membutuhkan informasi lebih lanjut, wajib pajak bisa menghubungi Bapenda melalui aplikasi Whatsapp Tanya Jak 0813-5116-4128 dan WA Kring Pengawasan 0853-8999-9100.
"Peran aktif masyarakat sebagai wajib pajak dalam memperbarui atau update data NOP PBB-P2 membantu mendukung peningkatan kualitas data NOP PBB-P2," ujar Mahardika.
Dia menambahkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 akan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan PAD yang besar, pemkot akan memiliki kemampuan untuk membiayai berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (rig)
