BERITA TERKINI
Ilustrasi.
KULON PROGO, DDTCNews – Pemkab Kulon Progo, DIY mulai mendistribusikan 358.611 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) 2024 kepada wajib pajak.
Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo Taufiq Amrullah mengatakan SPPT PBB-P2 didistribusikan lebih awal agar wajib pajak segera membayar sebelum jatuh tempo. Dia pun meminta camat dan lurah untuk mendorong wajib pajak membayar PBB-P2.
"SPPT PBB-P2 yang telah ditetapkan kemudian diserahkan kepada seluruh panewu dan selanjutnya akan disampaikan kepada seluruh wajib pajak melalui kelurahan, dengan jatuh tempo tanggal 30 September 2024," katanya, dikutip pada Minggu (4/2/2024).
Taufiq menuturkan nilai ketetapan PBB-P2 pada 2024 mencapai Rp26,89 miliar. Angka tersebut naik 1,09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sejumlah Rp26,81 miliar. Menurutnya, kenaikan nilai ketetapan PBB-P2 itu disebabkan adanya penambahan 3.890 objek baru PBB-P2.
Dia juga menjelaskan pemkab telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 di antaranya memperluas layanan pembayaran PBB-P2 berbasis digital.
Saat ini, kanal pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Kulon Progo telah tersedia melalui mekanisme mobile banking, ATM, autodebet, dan agen Laku Pandai Bank BPD DIY. Lalu, pembayaran juga dapat dilakukan di kantor pos, minimarket, serta e-wallet.
Selanjutnya, pemkab juga menerapkan aplikasi SPPT elektronik (e-SPPT) yang dapat diakses melalui laman web esppt.kulonprogokab.go.id.
Aplikasi e-SPPT dapat diakses oleh wajib pajak dan admin kelurahan untuk mencetak SPPT PBB P2 secara mandiri, mengetahui riwayat bayar, melihat riwayat pembayaran PBB-P2 sejak masa pajak 1995, serta memeriksa data tunggakan 5 tahun terakhir.
Kemudian, pemkab juga mengembangkan aplikasi pelaporan pajak elektronik melalui e-SPTPD dan layanan PBB elektronik melalui e-LayananPBB untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan pajak kepada wajib pajak.
Sementara itu, Pj. Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti menyebut PBB-P2 menjadi kontributor penting dalam pendapatan asli daerah (PAD). Dia pun meminta BKAD terus mendorong penerimaan PBB-P2 melalui kegiatan penggalian potensi.
Dia juga meminta camat dan lurah proaktif memberikan sosialisasi mengenai PBB-P2 kepada wajib pajak. Dia juga mengimbau ASN di Kabupaten Kulon Progo untuk patuh membayar PBB-P2 dan menjadi teladan masyarakat.
"Saya menekankan kepada ASN Kabupaten Kulon Progo untuk dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam ketaatan membayar pajak dengan melakukan pembayaran pada waktu segera setelah SPPT diterima," ujarnya. (rig)
