Gubernur Imbau Wajib Pajak Tak Menunda Pelaporan SPT Tahunan 2023

TANJUNGPINANG, DDTCNews - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengingatkan wajib pajak untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023.

Ansar mengatakan wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan. Menurutnya, wajib pajak perlu bergegas melaporkan SPT Tahunan 2023 sehingga tidak terkena sanksi.

"Kami mengimbau wajib pajak tidak menunda-nunda pelaporan SPT Tahunannya," katanya, dikutip pada Minggu (21/1/2024).

Ansar menuturkan pajak menjadi sumber utama dalam penerimaan negara. Uang pajak tersebut akan dibelanjakan untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kepatuhan wajib pajak juga akan menjadi penentu keberhasilan pembangunan di Indonesia, termasuk di Kepulauan Riau.

UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret.

Sementara itu, SPT tahunan wajib pajak badan disampaikan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April.

Wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan secara manual atau online, yakni melalui e-filing atau e-form. Bagi wajib pajak yang baru terdaftar dan ingin melaporkan SPT Tahunan secara online, harus memperoleh electronic filing identification number (EFIN) terlebih dahulu.

Penyampaian SPT Tahunan yang terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Denda terlambat melaporkan SPT Tahunan pada orang pribadi adalah senilai Rp100.000, sedangkan pada wajib pajak badan Rp1 juta.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Kepri Imanul Hakim menjelaskan kepatuhan wajib pajak akan mendukung tercapainya target penerimaan pajak. Pada 2023, realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Kepri mencapai Rp9,85 triliun atau 103,25% dari target Rp9,54 triliun.

Penerimaan pajak utamanya ditopang oleh setoran dari PPh Pasal 25/29 badan senilai Rp2,83 triliun dengan kontribusi 29% dari total penerimaan pajak. Disusul, penerimaan dari PPh Pasal 21 senilai Rp2,52 triliun yang berkontribusi sebesar 26%.

Pada tahun lalu, Kanwil DJP Kepri menerima 223.588 SPT Tahunan 2022. Angka tersebut terdiri atas 19.595 SPT Tahunan wajib pajak badan, 170.332 SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi Karyawan, dan 33.661 SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan.

"Dari 300.497 wajib pajak orang pribadi yang harus dilakukan aktivasi NIK menjadi NPWP, sudah dilakukan aktivasi WP sebanyak 290.086 WP orang pribadi atau masih 10.411 belum dilakukan aktivasi," ujar Imanul seperti dilansir batamnews.co.id.

Implementasi penuh penggunaan NIK sebagai NPWP bakal dimulai pada 1 Juli 2024, bersamaan dengan penerapan coretax administration system. Validasi NIK sebagai NPWP akan mempermudah wajib pajak mengakses layanan pajak. (rig)