BERITA TERKINI
Ilustrasi gedung KPK.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Sinergi ini bertujuan untuk mengawasi wajib pajak lebih ketat agar bisa semakin patuh pada aturan pajak yang berlaku.
Gubernur Sumsel Herman Deru menjelaskan peran KPK akan mengawal petugas pemungut pajak. Jika sebelumnya warga enggan membayar pajak, melalui sinergi ini diharapkan warga mau membayar pajak karena ada petugas KPK.
“Melalui penandatanganan kesepakatan bersama ini, kami harap akan ada payung hukum atas kerja sama dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Ke depannya, kami akan menaikkan pendapatan pajak dan retribusi, tapi tidak sampai membebani rakyat,” paparnya seperti dikutip pada Jumat (24/5/2019).
Herman berharap ada kenaikan kepatuhan pajak dari masyarakat setelah adanya sinergi dengan KPK dan tidak ada kebocoran pendapatan pajak. Dia optimistis akan ada dampak positif berupa peningkatan pendapatan pajak dan retribusi.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan saat ini institusinya sudah membentuk 9 koordinator wilayah (Korwil) di seluruh wilayah Indonesia. Korwil itu akan menjalankan tugasnya dalam hal pencegahan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi terintegrasi bidang pendapatan daerah.
“Ke depan, bagaimana kita membangun persepsi wajib pajak menjalankan kewajibannya. Pengelola pajak juga perlu menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Saut.
Selain itu, Saut juga mengimbau pentingnya pendidikan anti korupsi di kalangan anak-anak. Hal ini mengingat anak zaman sekarang mengukur seseorang dari barang yang dimiliki. Karena itulah, pendidikan untuk mengukur seseorang dengan integritas sangat diperlukan.
“Ketika harta atau barang yang jadi ukuran, bahaya dengan anak kita. Namun, ukurlah seseorang itu dengan integritasnya seperti jujur, adil dan seterusnya. Itu merupakan suatu kelebihan seseorang yang harus dihargai,” pungkas Saut, seperti dilansir Sumsel Update.
