Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Belanja K/L 2023 Dirancang Rp977 Triliun, Ada untuk IKN & Pemilu 2024

A+
A-
1
A+
A-
1
Belanja K/L 2023 Dirancang Rp977 Triliun, Ada untuk IKN & Pemilu 2024

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Musrembangnas 2022, Kamis (28/4/2022).

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah merancang pagu indikatif untuk belanja kementerian lembaga (K/L) pada tahun anggaran 2023 sejumlah Rp977,1 triliun atau lebih besar ketimbang anggaran K/L pada tahun ini senilai Rp910 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan, termasuk di dalamnya alokasi belanja khusus untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan persiapan pemilu 2024.

"Seperti arahan Pak Presiden, penyusunan belanja KL tahun anggaran 2023 harus dipertajam. Untuk itu, kami memperhatikan anggaran untuk Nusantara, persiapan pemilu, dan prioritas-prioritas lain sebagainya," katanya dalam Musrembangnas 2022, Kamis (28/4/2022).

Baca Juga: Rancang Target Penerimaan Pajak 2023, Sri Mulyani: Kami Akan Hati-Hati

Suahasil menuturkan pagu indikatif 2023 senilai Rp977,1 triliun terdiri atas belanja operasional Rp319,4 triliun dan belanja nonoperasional Rp657,7 triliun.

Khusus pada belanja nonoperasional, pagunya dialokasikan untuk pembangunan IKN sejumlah Rp27,6 triliun, persiapan pemilu Rp19,5 triliun, dan prioritas lain sebagainya senilai Rp610,6 triliun seperti penyelesaian proyek infrastruktur.

Wamenkeu menjelaskan kebijakan umum belanja K/L pada tahun depan diarahkan untuk sejumlah agenda. Pertama, meningkatkan kualitas belanja yang lebih efektif, efisien, dan produktif. Kedua, meningkatkan kualitas SDM.

Baca Juga: Target Penerimaan Pajak Dinaikkan, Sri Mulyani Yakin Bisa Terlampaui

Ketiga, pembangunan infrastruktur prioritas. Keempat, melanjutkan reformasi birokrasi. Keenam, mendukung pelaksanaan revitalisasi industri. Ketujuh, mengembangkan ekonomi hijau.

"Ini adalah bidang belanja yang akan tetap dijaga oleh APBN dan APBN-nya sendiri akan melakukan konsolidasi fiskal," ujarnya.

Suahasil menyebut APBN 2023 juga diarahkan untuk mendukung konsolidasi fiskal. Seperti diatur dalam UU 2/2020, pemerintah harus menurunkan defisit APBN ke bawah 3% terhadap PDB dengan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan program pembangunan nasional.

Baca Juga: APBN Surplus Rp73,6 Triliun, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang

Pemerintah merancang defisit anggaran pada kisaran Rp562,6 triliun—Rp596,7 triliun atau 2,81%—2,95% terhadap PDB. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan Rp2.255,5 triliun—Rp2.382,6 triliun dan belanja negara Rp2.818,1 triliun—Rp2.979,3 triliun. (rig)

Topik : wamenkeu suahasil nazara, belanja pemerintah, APBN 2023, IKN, Nusantara, pemilu 2024, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Juni 2022 | 18:30 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Harga Acuan Melesat, Setoran PNBP dari Royalti Nikel Tumbuh 111 Persen

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:54 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Anggarkan Rp35,5 Triliun, Gaji ke-13 ASN dan Pensiunan Segera Cair

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perpanjang Lagi Waktu Lapor SPT Tahunan? DJP Ingatkan Aturan Ini

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:00 WIB
DENMARK

Redam Lonjakan Harga Energi, Negara Ini Pangkas Pajak Listrik

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2