Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Begini Ketentuan Penangkapan dan Penahanan dalam Penyidikan Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Begini Ketentuan Penangkapan dan Penahanan dalam Penyidikan Pajak

DALAM hukum pidana, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

Kegiatan penangkapan dan/atau penahanan tidak hanya dilakukan dalam sengketa pidana umum, tetapi juga dalam sengketa pidana pajak. Penangkapan dan/atau penahanan tersebut merupakan salah satu rangkaian dari proses penindakan dana pencegahan yang dilakukan penyidik pajak.

Ketentuan penangkapan dan/atau penahanan dalam sengketa pidana pajak tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-06/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (SE-06/2014) beserta lampirannya dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca Juga: Ketentuan Aktiva Tetap Termasuk Tanah yang Dapat Tax Allowance

Sesuai dengan Lampiran SE-06/2014, apabila tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana di bidang perpajakan maka dapat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan dapat dipahami sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan tersebut dilakukan terhadap seseorang yang diduga memang telah melakukan tindak pidana yang berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Baca Juga: Definisi dan Tujuan Pengenaan PPh Final

Sementara itu, penahanan merupakan tindakan lanjutan dari proses penangkapan. Perintah penahanan dilakukan ketika seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan pada bukti yang cukup serta adanya kekhawatiran orang tersebut akan melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

Penahanan sendiri diartikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Definisi penahanan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP.

Sebelum penangkapan dan/atau penahanan berlangsung, penyidik pajak terlebih dahulu membuat laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan yang diserahkan kepada atasan penyidik. Laporan tersebut dilampiri uraian kejadian dan usulan rencana penangkapan dan/atau penahanan.

Baca Juga: 4 Bentuk Fasilitas Tax Allowance, Apa Saja?

Penyidik pajak juga harus menyelesaikan berkas perkara dan menyerahkan barang bukti serta tersangka kepada penuntut umum terkait dengan penahanan yang dilakukan.

Namun demikian, penangkapan dan/atau penahanan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri oleh penyidik pajak. Penyidik pajak tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan tersangka.

Dalam melaksanakan penangkapan dan/atau penahanan, penyidik pajak harus meminta bantuan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permintaan bantuan tersebut dilakukan dengan mengajukan surat permintaan bantuan yang memuat identitas tersangka, uraian singkas kasus, pasal yang disangkakan, dan pertimbangan perlunya penangkapan dan/atau penahanan.

Baca Juga: Simak, Ini Kewajiban Agar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

Sesuai dengan Pasal 18 KUHAP, saat melakukan penangkapan, kepolisian harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat perintah penangkapan. Tembusan surat perintah tersebut harus diberikan kepada keluarga yang bersangkutan dengan segera setelah penangkapan dan terjadi.

Setelah penangkapan dilaksanakan, penyidik pajak harus segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan penangkapan. Jika penyidik pajak merasa perlu untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka, penahanan harus dilakukan selambat-lambatnya satu hari setelah penangkapan dilakukan dengan dibantu oleh kepolisian.

Untuk memeriksa tersangka yang sedang dilakukan penahanan, penyidik pajak mengajukan surat peminjaman tersangka untuk diperiksa kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau petugas rumah tahanan negara. Penyidik kepolisian dapat menahan tersangka paling lama 20 hari.

Baca Juga: Definisi dan Sejarah Pengaturan Tax Allowance di Indonesia

Apabila memperkirakan jangka waktu 20 hari tidak cukup untuk menyelesaikan pemeriksaan, penyidik pajak dapat meminta perpanjangan penahanan kepada penyidik kepolisian. Permohonan perpanjangan penahanan tersebut harus diajukan sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum batas waktu penahanan berakhir.

Penahanan oleh penyidik kepolisian tersebut dapat ditangguhkan berdasarkan pada permintaan tersangka dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan. Untuk melakukan penangguhan penahanan, penyidik pajak harus mengajukan surat permintaan bantuan untuk menangguhkan penahanan tersangka kepada penyidik kepolisian. (kaw)

Baca Juga: Contoh Penghitungan Insentif Supertax Deduction Kegiatan Litbang
Topik : kelas pajak, penyidikan pajak, kelas penyidikan pajak, penangkapan, penahanan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 18:21 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (3)

Ini 11 Alasan Mengapa Wajib Pajak Dikenai Sanksi Administrasi Bunga

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Senin, 13 September 2021 | 16:33 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (2)

Ini 5 Pelanggaran Pajak yang Dikenai Sanksi Administrasi Denda

Kamis, 09 September 2021 | 16:52 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (2)

Syarat dan Ketentuan Memperoleh Insentif Supertax Deduction Vokasi

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:35 WIB
UU HPP

Dirjen Pajak Sebut Pengesahan UU HPP Tak Sulut Konfrontasi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

India Batalkan BMAD Produk Benang Pintal Poliester, Begini Kata Mendag

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Badan PP 23/2018