Review
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Begini Kekhawatiran Sri Mulyani Soal Perppu No.1

A+
A-
0
A+
A-
0
Begini Kekhawatiran Sri Mulyani Soal Perppu No.1

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah masih menunggu keputusan DPR untuk menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 agar bisa segera dijadikan UU. Pasalnya, Perppu berisi mengenai peraturan primer untuk mengikuti Automatic Exchange of Information (AEoI).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merasa khawatir jika DPR menolak Perppu untuk dijadikan UU. Menurutnya, OECD memandang Indonesia sudah memiliki primary and secondary legislation untuk mengikuti AEoI yang direncanakan akan efektif pada tahun depan.

"Jangan sampai Indonesia justru dirugikan di dunia internasional hanya karena Indonesia tidak memiliki aturan di level primer. Padahal, dengan adanya Perppu maka legislasi sejatinya sudah berjalan," ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Selasa (4/7).

Baca Juga: Duh, Sejumlah Agenda Pajak Terdampak Virus Corona! Ini Penjelasan DJP

Ke depannya, Sri berencana untuk mendorong DPR agar bisa menyetujui Perppu serta menjadikannya sebagai UU yang jauh lebih bersifat permanen. Karena Perppu menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk Indonesia ke depannya.

Kendati demikian, Ia menyatakan Perppu tersebut saat ini sudah berjalan, sehingga Ditjen Pajak sudah bisa mengakses data dan informasi nasabah perbankan guna kepentingan pajak. Namun, berlakunya Perppu 1/2017 bisa secara langsung terhenti jika sewaktu-waktu DPR menolak untuk menjadikannya UU.

Pada awalnya, pemerintah berencana untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mengikutsertakan Indonesia dalam AEoI, sehingga pemerintah merancang Perppu 1/2017. Bahkan diyakini Perppu itu juga serta merta bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang selama ini masih belum sepenuhnya patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Data Pertukaran Informasi Keuangan untuk Perpajakan

Pemerintah memberikan estimasi waktu selama 3 bulan untuk menerbitkan keputusan atas Perppu tersebut. Sayangnya hingga saat ini, DPR yang menjadi ujung tombak atas persetujuan Perppu tersebut justru masih belum memberikan keputusannya.

Sri tetap merasa optimis bisa meyakinkan DPR untuk menyetujui Perppu dan menggiring Indonesia untuk terjun ke dalam program AEoI. "Saya akan terus berkomunikasi dengan Anggota DPR agar bisa menyetujui Perppu menjadi UU," pungkasnya. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Dengan MLI, Pencegahan Treaty Shopping Jadi Kenyataan
Topik : pertukaran informasi pajak, aeoi, perppu no 1 2017, rahasia perbankan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 23 Oktober 2019 | 13:55 WIB
RAPAT TAHUNAN KE-49 SGATAR
Selasa, 22 Oktober 2019 | 17:59 WIB
RAPAT TAHUNAN KE-49 SGATAR
Senin, 21 Oktober 2019 | 11:30 WIB
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION
Senin, 14 Oktober 2019 | 17:37 WIB
TRANSPARANSI PAJAK
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 19:30 WIB
AUDIT BPK
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:53 WIB
AUDIT
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:06 WIB
CUKAI EMISI KARBON
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:17 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:11 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:41 WIB
KOTA SUKABUMI
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:27 WIB
KABUPATEN BULUNGAN
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:14 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:01 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:00 WIB
KONSULTASI