Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Begini Cara Kurangi Pajak dengan Zakat

9
9

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah semakin mempertegas bukti setor pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dilakukan oleh masyarakat, bisa menjadi syarat untuk mengurangi pembayaran pajak penghasilan (PPh)

Kebijakan itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2017.

Deputi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Arifin Purwakananta mengatakan setiap warga yang membayarkan zakatnya melalui lembaga maupun badan pengelola zakat yang diakui pemerintah, bukti setoran zakat bisa menjadi syarat mendapatkan potongan pajak.

Baca Juga: Zakat Bisa Jadi Pengurang Penghasilan Bruto, Asalkan Bayar di Sini

“Setiap warga yang berzakat melalui Baznas dalam LAZ [Lembaga Amil Zakat], kuitansi atau bukti setornya bisa digunakan untuk mengurangi pendapatan bruto kena pajak,” katanya di Jakarta, Minggu (8/6).

Hal ini ditanggapi oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal menyatakan otoritas pajak telah menyiapkan kolom untuk melaporkan pembayaran zakat dalam surat pemberitahuan (SPT).

Wajib pajak yang telah membayar zakat harus melaporkannya dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan, serta menyertakan bukti pembayaran zakat agar bisa mendapatkan fasilitas pengurangan pajak.

Baca Juga: Wamenkeu Harap Pengelolaan Zakat Bisa Tiru Pajak, Bagaimana Caranya?

"Setiap wajib pajak yang mengisi SPT pastinya menyadari ada komponen zakat yang bisa dikurangkan dari penghasilan brutonya," ucap Yon.

Adapun lembaga yang disahkan pemerintah untuk pembayaran zakat antara lain Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) baik pusat maupun daerah, LAZ nasional dan daerah, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh, serta Lembaga Sumbagan Agama Kristen Indonesia (Lemsakti).

Di samping itu, hingga saat ini jumlah badan pengelola zakat yang terdaftar dalam Ditjen Pajak sudah mencapai 28 badan pengelola zakat dan sumbangan keagamaan. “Masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak dari zakat sudah banyak,” pungkas Yon. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani: Pengelolaan Dana Zakat Harus Seperti Pajak

Deputi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Arifin Purwakananta mengatakan setiap warga yang membayarkan zakatnya melalui lembaga maupun badan pengelola zakat yang diakui pemerintah, bukti setoran zakat bisa menjadi syarat mendapatkan potongan pajak.

Baca Juga: Zakat Bisa Jadi Pengurang Penghasilan Bruto, Asalkan Bayar di Sini

“Setiap warga yang berzakat melalui Baznas dalam LAZ [Lembaga Amil Zakat], kuitansi atau bukti setornya bisa digunakan untuk mengurangi pendapatan bruto kena pajak,” katanya di Jakarta, Minggu (8/6).

Hal ini ditanggapi oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal menyatakan otoritas pajak telah menyiapkan kolom untuk melaporkan pembayaran zakat dalam surat pemberitahuan (SPT).

Wajib pajak yang telah membayar zakat harus melaporkannya dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan, serta menyertakan bukti pembayaran zakat agar bisa mendapatkan fasilitas pengurangan pajak.

Baca Juga: Wamenkeu Harap Pengelolaan Zakat Bisa Tiru Pajak, Bagaimana Caranya?

"Setiap wajib pajak yang mengisi SPT pastinya menyadari ada komponen zakat yang bisa dikurangkan dari penghasilan brutonya," ucap Yon.

Adapun lembaga yang disahkan pemerintah untuk pembayaran zakat antara lain Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) baik pusat maupun daerah, LAZ nasional dan daerah, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh, serta Lembaga Sumbagan Agama Kristen Indonesia (Lemsakti).

Di samping itu, hingga saat ini jumlah badan pengelola zakat yang terdaftar dalam Ditjen Pajak sudah mencapai 28 badan pengelola zakat dan sumbangan keagamaan. “Masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak dari zakat sudah banyak,” pungkas Yon. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani: Pengelolaan Dana Zakat Harus Seperti Pajak
Topik : zakat, pengurang pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa

candra Dwi P

Senin, 30 September 2019 | 17:00 WIB
Terima kasih infonya sangat membantu
1
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA