Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Banyak yang Manfaatkan Insentif Pajak, Permohonan Restitusi Melonjak

A+
A-
3
A+
A-
3
Banyak yang Manfaatkan Insentif Pajak, Permohonan Restitusi Melonjak

Ilustrasi. Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (24/6/2020).ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat adanya lonjakan permohonan restitusi pada Mei 2020 karena adanya pemanfaatan insentif restitusi dipercepat dalam PMK 44/2020.

Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan hingga Mei 2020, restitusi secara keseluruhan tumbuh 7,45%, lebih rendah dari tahun lalu. Meski demikian, komponen restitusi dipercepat tercatat tumbuh 27% (yoy).

“Ini trennya setelah PMK 44/2020 terbit, di bulan Mei 2020 saja ada pertumbuhan [restitusi dipercepat] hampir 89%,” ujar Yon dalam Media Briefing DJP secara virtual, Kamis (25/6/2020).

Baca Juga: Pembebasan Pajak untuk Bisnis Pariwisata Diperpanjang 2 Bulan

Data DJP menunjukkan secara total, restitusi hingga Mei 2020 mencapai Rp82,17 triliun dengan perincian restitusi normal senilai Rp46,39 triliun, restitusi dipercepat senilai Rp21,83 triliun, dan restitusi akibat adanya upaya hukum dari wajib pajak senilai Rp13,93 triliun.

Yon mengatakan perkembangan tersebut menunjukkan insentif restitusi dipercepat PMK 44/2020 benar-benar dimanfaatkan oleh wajib pajak. Dia berharap fasilitas ini bisa membantu arus kas wajib pajak serta bisa dimanfaatkan untuk mengisi pasar yang ditinggalkan oleh pemain global.

Sesuai dengan PMK No. 44/2020, wajib pajak 431 klasifikasi lapangan usaha (KLU), wajib pajak perusahaan KITE, dan wajib pajak kawasan berikat bisa mendapatkan restitusi PPN dipercepat dengan jumlah lebih bayar hingga maksimal Rp5 triliun.

Baca Juga: Fasilitas PPh Pasal 21 untuk Pegawai RS Selama Pandemi Covid-19

Dalam panduan pada Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-29/PJ/2020, masa pajak yang diajukan pengembalian pendahuluan adalah masa pajak April 2020 hingga September 2020. Permohonan restitusi PPN dipercepat disampaikan oleh PKP paling lambat 31 Oktober 2020.

Permohonan restitusi PPN dipercepat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur pengembalian pendahuluan PKP berisiko rendah. Simak pula infografis ‘Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Bisa Dapat Restitusi Dipercepat’. (kaw)

Baca Juga: Efek Corona, Menitipkan Anak Bisa Bebas Pajak dan Dapat Subsidi
Topik : PMK 44/2020, insentif pajak, restitusi dipercepat, restitusi pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 04 Agustus 2020 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:49 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 15:01 WIB
RUU OMNIBUS LAW
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:19 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:01 WIB
PMK 89/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 11:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 09:01 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN